Pojokkiri.com

Rangkap Jabatan Sekdaprov dan Komisaris Bank Jatim, Heru Tjahyono Harus Dicopot

Surabaya, Pojok Kiri.com – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Heru Tjahyono, harus dicopot dari jabatannya. Pasalnya, Heru telah melanggar Undang Undang Nomer 25 Tahun 2009 dan Perda Nomer 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik. Sesuai kedua aturan tersebut, Warsono SH yang merupakan Advokat sekaligus Pemerhati Pemerintahan menyatakan kalau yang bersangkutan yakni Heru Tjahyono telah merangkap jabatan sebagai Sekdaprov dan Komisaris Bank Jatim. Atas hal tersebut, Warsono menyatakan Heru Tjahyono harus dicopot dari kedua jabatannya itu,

Dikatakan oleh Warsono, sesuai pasal 17 UU No 25 Tahun 2009 menegaskan bahwa sebagai Sekdaprov yang merupakan pelaksana kebijakan dan peraturan, maka Heru Tjahyono tidak bisa merangkap jabatan, apalagi sebagai komisaris BUMD seperti Bank Jatim.

Warsono SH

Perlu diketahui, Heru Tjahyono dilantik menjadi Sekdaprov pada tanggal 25 September 2019 oleh Gubernur Soekarwo. Bahkan, kata Pakde Karwo, selain menjabat sebagai Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono juga akan merangkap sebagai Sekretaris Gubernur Jawa Timur. “Sekretaris Daerah merangkap sebagai Sekretaris Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” ujar Pakde Karwo, saat itu.

Sekda merupakan jabatan paling puncak dalam karir PNS yang ada di daerah. Sekda juga merupakan unsur staf pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Tugasnya membantu menyusun kebijakan dan membantu mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. , Sekdaprov memiliki peran yang penting dan strategis dalam unsur penyusunan anggaran agar pelaksanaan program pembangunan bisa berjalan baik sesuai dengan yang ditargetkan.

Heru Tjahjono dipilih sebagai Komisaris Utama Bank Jatim pada RUPS Luar Biasa yang diadakan pada 19 Juni 2019. Selain Heru, ada M Mas’ud Said sebagai Komisaris Independen bank BUMD Jatim tersebut. RUPS LB itu juga memilih direksi yang baru yakni Direktur Kepatuhan dan Human Capital PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim, Hadi Santoso. Hadi Santoso mengisi kekosongan posisi Dirut Bank Jatim sejak ditinggalkan R Soeroso pada April 2019 lalu.

Oleh sebab itu, Warsono menambahkan, sanksi utama sesuai aturan dalam undang-undang adalah yang bersangkutan harus mundur. “Ya mundur dari kedua posisi itu,” tegasnya. Sebab, kata Warsono, bila tidak mundur, selain melanggar undang-undang juga berpotensi terjadi korupsi karena dapat gaji ganda. “Aparat hukum harus memproses hal ini,” tegasnya.

Sementara itu, Heru Tjahyono hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Ketika diminta untuk memberikan tanggapan via SMS, tidak dijawab. Sejak menjadi Sekdaprov, Heru memang agak sulit dihubungi. Pernah janji dengan Pojok Kiri untuk bertemu, namun tidak pernah terealisasi.

Berdasarkan catatan, Heru Tjahyono pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pelabuhan. Itu terjadi sekitar Juli 2017. Saat itu, Heru menjabat sebagai kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Bahkan, SPDP bernomor B/121/VII/2017/Satreskrim itu telah diterima kejaksaan negeri Tanjung Perak.

Polres Pelabuhan Tanjung Perak menduga Heru menyewakan lahan yang merupakan milik orang lain kepada puluhan warga di kawasan Jalan Tambak Asri Surabaya senilai Rp 6 juta pertahun. Kasus ini berawal dari laporan Budi Hartono, pemilik Hartono Motor yang mengaku tanahnya dengan bukti sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 telah disewakan ke pihak lain oleh tersangka Suharto dkk ke sejumlah warga. Namun, kasus ini akhirnya tidak pernah sampai ke meja hijau alias disidangkan di pengadilan. (skt/*)