Surabaya, Pojok Kiri
Beredarnya informasi adanya penonaktifkan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran= BPJS bagi fakir miskin) oleh pemerintah menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang berdampak langsung karena BPJS yang diterima dibayar oleh pemerintah. Sementara jumlah warga Jatim penerima BPJS PBI berkisar 5,2 juta jiwa.
Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi PDIP, Hari Putri Lestari mengungkapkan bahwa isu tersebut tidak benar.
“Kita lihat pada kenyataannya bahwa rumah sakit pemerintah yang menjadi rekanan BPJS masih melayani pasien BPJS PBI. Jika masih ada rumah sakit pemerintah yang menolak pasien penerima BPJS PBI, harus kita crosscek dahulu, sebenarnya permasalahannya ada di mana?” ujar Lestari.
Ia meminta agar dilakukan pengecekan apakah data sesuai dengan yang ada di file BPJS atau nama tidak sesuai dengan KSK sehingga pihak rumah sakit kesulitan menemukan data pasien tersebut.
“Namun jika memang masih ada pasien yang ditolak oleh rumah sakit rekanan BPJS, silakan lapor ke bagian pengaduan rumah sakit, ke dewan setempat atau DPRD Provinsi Jatim,” katanya.
Menurut Tari -panggilan akrabnya- sebenarnya penerima BPJS PBI tidak perlu memikirkan tentang penolakan pihak rumah sakit, karena warga miskin itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Kita akan lihat, apakah penghentian itu terkait APBD, APBN atau apa. Apa ketentuan Kemenkes, presiden atau Pemda. Selama ini, permasalahan BPJS rugi itu karena beberapa faktor. Masih banyak masyarakat yang mau membayar iuran BPJS ketika sakit atau masuk rumah sakit. Setelah itu, mereka tidak mau membayar lagi. Ada juga warga miskin mengurus BPJS hanya ketika sakit, sehingga pihak rumah sakit kesulitan mendapatkan file atau proses pembuatan kartu BPJS belum selesai. Mungkin juga data yang masuk dobel. Atau pindah alamat. BPJS PBI ini yang mungkin harus di non aktifkan karena data masih harus diperbaiki,” terang Lestari.
Tari juga menyebutkan, ada temuan di beberapa rumah sakit swasta dan pemerintah yang menjadi rekanan BPJS melakukan kecurangan sehingga tagihan yang diberikan tidak sesuai dengan realita.
“Pemerintah tentu sangat ekstra berhati-hati agar kerugian BPJS tidak semakin membengkak. Dalam hal ini, peran serta pengaduan masyarakat sangat dibutuhkan,” pungkas Tari.(anto)