Setiap kita ketemu saudara, teman, atau tetangga yang lama tidak ketemu, biasanya akan bertanya mengenai kondisi keluarganya: apa kabar? Sehat semua? Setahu saya tidak ada yang tanya mengenai berapa jumlah mobilnya, rumahnya, atau istrinya (bila laki-laki). Paling banter ya tanya berapa jumlah anaknya. Sing paling besar sudah kuliah? Atau, sudah menikah?
Kata Ustad, harta yang paling berharga adalah “kesehatan”. Orang kaya rela “membuang” uang miliaran hanya ingin sehat. Hanya ingin ginjalnya sehat, livernya sehat, atau paru-parunya sehat. Singkatnya, ya sehat lahir batin..
Namun, kini ada pertanyaan dan jawaban baru setelah sejumlah anggota dan mantan anggota DPRD Kota Surabaya dijebloskan tahanan. Yakni, “Gimana kabarnya? Slamet?” Maksudnya, apakah selamat dari jerat hukum? Jawaban “Kalau saya yang penting slamet” dilontarkan M. Machmud, anggota DPRD Kota Surabaya, sambil kelakar.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak memang lagi getol menggarap kasus Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) alias dana kucuran APBD Kota Surabaya untuk masyarakat lewat anggota DPRD Surabaya. Kejari Tanjung Perak telah menetapkan tujuh orang tersangka. Dan satu di antaranya dari kalangan swasta, yakni Agus Setiawan Jong divonis enam tahun penjara. Dan denda sebesar Rp 200 juta, subsider enam bulan kurungan. Jong juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 4,9 miliar. Jika selama satu bulan tidak dibayarkan, akan dikenakan hukuman pidana penjara selama 2 tahun.
Sedangkan untuk tersangka lainnya adalah anggota DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024, Ratih Retnowati; Dini Rijanti; Binti Rochmah dan Syaiful Aidi. Serta mantan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Darmawan dan mantan anggota DPRD Kota Surabaya, Sugito.
Yang bikin anggota dewan lainnya juga dag-dig-dug karena Kejari Tanjung Perak masih menggarap kasus Jamas yang disebutnya sebagai Jasmas Jilid II. Namanya Jasmas, pasti melibatkan anggota dewan secara langsung atau tidak langsung.
Berdasarkan pengamatan teman-teman politisi, sebenarnya hal biasa bila kalangan dewan itu memungut komisi dari setiap proyek yang berasal dari Jasmas. Nilainya bisa sampai 30 persen dari nilai proyek itu. Mereka yang terseret kasus ya bernasib sial saja. Para wakil rakyat harusnya ya menjadi wakil rakyat dalam menyuarakan kepentingan publik, bukan merasa boleh mewakili rakyat untuk mencuri duitnya rakyat.(*)