Surabaya, Pojok Kiri – Terjadi sebuah aksi demonstrasi oleh buruh yang tergabung ke dalam Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) tepat di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Rabu (09/03). Aksi tersebut diprakarsai oleh buruh PT Gunung Kelud Wisesa yang merasa dihalang – halangi haknya untuk bekerja lantaran terdapat tenda yang menghalangi akses masuk ke dalam perusahaan, tenda tersebut didirikan oleh pekerja PT Gunung Kelud Wisesa yang terimbas PHK.
Sebelumnya, tepat seminggu yang lalu (01/03). Perkara tersebut sudah pernah dibahas bersama oleh Komisi D DPRD Kota Surabaya dengan dihadiri pimpinan perusahaan PT Gunung Kelud Wisesa, Perwakilan Polrestabes, Pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja Kota di Ruang Sidang Komisi D DPRD Kota Surabaya. Namun nampaknya hasil rapat koordinasi oleh Komisi D tersebut masih belum memuaskan para buruh sehingga terjadi aksi demonstrasi oleh para buruh.
Beberapa perwakilan buruh dipersilahkan untuk melakukan audiensi bersama A. H. Thony di dalam ruangannya. Pada kesempatan tersebut, para buruh menjelaskan maksud dan tujuannya dalam menyelenggarakan aksi demonstrasi serta menyampaikan keinginannya kepada wakil rakyat. “Kami ingin menegakkan kembali hak – hak kita sebagai pekerja,” ucap salah satu perwakilan buruh pada saat audiensi bersama A. H. Thony di dalam ruangannya.
Setelah audiensi dengan beberapa perwakilan buruh usai, A. H. Thony menemui para demonstran yang sedang berada di depan gedung DPRD Kota Surabaya, ia menyebutkan bahwa meski terdapat aksi yang mengganggu aktivitas kerja dengan adanya pendirian tenda oleh para buruh yang terimbas PHK namun tetap harus dihormati. “Kita menghormati terhadap perjuangan setiap pihak yang memperjuangkan hak – haknya, namun juga disisi lain kami juga menghormati kepentingan pihak lain yang ingin lancar kegiatannya,” ucap politisi Gerindra tersebut pada saat orasi bersama demonstran di depan gedung DPRD.
Wakil Ketua DPRD tersebut juga menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk segera mengambil langkah cepat sehingga masalah ini tidak terlalu berlarut – larut, “proses penyelesaian polemik ketenagakerjaan ini ada tahapan – tahapannya, tadi saya sudah konfirmasi kepada dinas tenaga kerja untuk segera menyelesaikan persoalan ini supaya tidak berlarut – larut,” ujarnya kepada Pojok Kiri saat wawancara.
Pria kelahiran Surabaya tersebut juga menyebutkan bahwa sebelumnya Satpol PP sudah mengirimkan surat peringatan kepada mereka yang mendirikan tenda serta dirinya mengharapkan supaya Satpol PP tidak gegabah dalam mengambil tindakan penertiban. “Sebelumnya, Satpol PP sudah respon cepat dengan mengirimkan surat di hari yang bersamaan pasca hearing oleh Komisi D di tanggal 3 dan saya rasa Satpol PP pun tidak bias gegabah dalam mengambil tindakan karena mereka itu juga memperjuangkan hak – haknya,” pungkasnya.
Pada audiensi tersebut, pihak buruh PT Gunung Kelud Wisesa menghasilkan beberapa hal yang dituangkan di dalam berita acara pertemuan antara pihak PT. Gunung Kelud Wisesa dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, diantaranya yakni Menghimbau Satpol PP agar mengirim surat peringatan ke 2 dan seterusnya agar tenda yang didirikan di atas trotoar atau fasilitas umum yang mengganggu pengguna jalan agar dibongkar serta Perwakilan PT. Gunung Kelud Wisesa memahami dan menghormati pekerja yang memperjuangkan hak – haknya, dalam hal tersebut dipandang terdapat langkah yang masih diperlukan yaitu berharap lokasi pendirian tenda tersebut dapat digeser sehingga memberikan akses masuk kepada para pekerja yang akan melakukan kegiatannya. (mar)