Surabaya Pojokkiri.com – Gelombang keluhan dari pengemudi ojek online (ojol) di Jawa Timur kian memuncak. Mereka merasa kian tercekik oleh kebijakan aplikator yang dianggap semena-mena, menekan penghasilan, hingga melanggar aturan tarif resmi pemerintah.
Keluhan itu disampaikan langsung oleh Komunitas Frontal Jawa Timur saat beraudiensi dengan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia, di Kantor DPD RI, Senin (3/9/2025).
“Norma standar prosedur belum jelas, sanksi dan sistem suspend juga sering memberatkan mitra driver. Banyak keberatan yang disuarakan, tapi aplikator seolah jalan sendiri tanpa kontrol,” ungkap Richo Suroso, perwakilan Komunitas Frontal Jatim.
Tarif Ojol Anjlok, Driver Kian Tercekik
Menurut pengakuan para driver, program diskon besar-besaran dari aplikator membuat tarif anjlok, bahkan jauh di bawah batas bawah yang telah ditetapkan pemerintah.
Untuk driver roda empat, tarif seharusnya Rp3.800 per kilometer, namun kenyataannya aplikator tidak patuh. Sementara di sektor pengiriman barang, tarif bahkan bisa jatuh di bawah Rp50 ribu, meski biaya operasional BBM, tenaga, dan waktu kerja sudah sangat berat.
“Kami sudah tiga bulan menuntut penyesuaian tarif, tapi aplikator tetap cuek. Ini membuat driver tercekik dan seolah dipermainkan,” tegas Richo.
Ada Aturan Daerah, Tapi Tak Bertaji
Driver sejatinya memiliki payung hukum di Jawa Timur. Pada 10 Juli 2023, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menandatangani dua Keputusan Gubernur (Kepgub) untuk mengawasi biaya jasa dan mencegah aplikator semena-mena dengan promo.
Kebijakan serupa juga diterapkan di provinsi lain, seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, yang tegas meminta penghentian program promosi aplikator.
Namun, kenyataannya regulasi daerah tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi langsung. “Pemerintah pusat, khususnya Kominfo, yang punya kewenangan memblokir. Tapi sampai sekarang tidak ada sanksi tegas,” ucap Richo.
Ning Lia: Negara Jangan Takluk pada Korporasi
Menanggapi keluhan itu, Ning Lia mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk turun tangan dan tidak sekadar diam. Menurutnya, Dishub maupun pemerintah daerah memang punya keterbatasan, sehingga peran pemerintah pusat menjadi penentu.
“Kalau aplikator seenaknya merugikan driver, Komdigi jangan ragu memberi sanksi bahkan memblokir sementara. Negara harus hadir melindungi rakyatnya, bukan membiarkan korporasi raksasa menekan para pekerja,” tegas Ning Lia.
Ia menambahkan, masalah ini bukan sekadar soal tarif, tetapi juga soal keadilan ekonomi dan perlindungan pekerja. Status “mitra” yang disematkan kepada driver online sering dijadikan alasan aplikator untuk lepas tangan, padahal kenyataannya mereka diperlakukan layaknya pekerja tetap tanpa perlindungan hukum.
“Driver online ini disebut mitra, tapi perlakuannya seperti pekerja tanpa perlindungan. Itu jelas tidak adil,” tegasnya lagi.
Dorongan Regulasi Tegas dari Pemerintah Pusat
Senator asal Jawa Timur itu menekankan bahwa regulasi di tingkat pusat harus diperkuat. Aturan yang sudah ada di daerah seharusnya dijadikan fondasi untuk memperkuat penegakan di tingkat nasional.
“Kalau aplikatornya masih nakal, driver tetap rugi. Kalau sudah dihentikan, ditutup, lalu dipaksa menormalkan tarif, saya rasa keadilan bisa tercapai,” tandas Ning Lia.
Putri ulama kharismatik KH Maskur Hasyim itu menegaskan, perjuangan para driver ojol adalah bagian dari upaya menciptakan efisiensi berkeadilan dalam ekosistem transportasi digital.
“Saya berharap Komdigi tidak sekadar merespons, tetapi benar-benar menghadirkan kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan aplikator, pemerintah, dan mitra driver,” pungkasnya (sul).