Mojokerto, Pojok Kiri.
Ada yang beda dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Itu terkait tidak adanya Bantuan Pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) yang biasa diterjunkan TNI dan POLRI dalam pengaman Pilkada.
Ini diungkap Ipda Hasim, KBO Intel Polres Mojokerto dalam acara media ghatering Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, di Retina Cafe, Jl. Raya Pugeran, Gondang, Senin (29/7) siang. ” Karena tiap Daerah juga menggelar pilkada, jadi semua personil akan menjaga keamanan didaerahnya masing-masing, ” jelasnya.
Meski begitu, Hasim memastikan pihaknya bisa meminta bantuan pengamanan pilkada dari Brimob. ” Brimob sudah disiagakan untuk pengamanan daerah pilkada yang rawan, dan jika dibutuhkan bisa langsung diterjunkan, ” kata Hasim.
Menyinggung tingkat kerawanan di Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun ini, pihak Satintel Polres Mojokerto, lanjut Hasim sudah memetakannya. Ia tak mengelak kejadian pilkada 2010 silam, hingga terjadi pengrusakan dan pembakaran di Kantor Pemkab, menjadi pelajaran berharga dan catatan bagi semua penyelanggara pilkada.
Terkait dengan peran media, Muslim Bukhori, Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto berharap, awak media memberitakan informasi yang membuat suasana kondusif. ” Tolong tahapan tahapan pilkada bisa disosialisasikan lewat media, sehingga tingkat kehadiran pemilih di TPS mampu ditingkatkan, ” pintanya.
Tingkat kehadiran pemilih di pemilu 2024 lalu, tergolong cukup tinggi. Karena menurut Muslim, pihaknya mendapat penghargaan nomor 3 sejatim dalam katagori kehadiran pemilih pemilu 2024 yang lalu. ” Kami berharap kehadiran pemilih di pilkada tahun ini dapat ditingkatkan lebih dari 90 persen, ” tutupnya. (tri)