Kediri, Pojokkiri.com.—
Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kembali bergerak cepat menghadapi ancaman banjir menjelang puncak musim penghujan. Salah satu fokus utama tahun ini adalah normalisasi Sungai Ngampel, salah satu jalur aliran air dengan debit tinggi yang kerap menjadi perhatian ketika intensitas hujan meningkat.
Pekerjaan normalisasi berlangsung selama tiga hari, mulai 5 hingga 7 November 2025. Meski terkesan singkat, proses ini dijalankan dengan intensitas tinggi untuk mengupayakan aliran sungai kembali optimal. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari respons dini pemerintah terhadap cuaca ekstrem yang mulai terasa di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Optimalkan Kapasitas Tampungan Air
Kepala Dinas PUPR Kota Kediri, Ir. Endang Kartika Sari, ST., MM., melalui Kabid SDA, Meri Oktavia Sulaiman, ST., MM., menegaskan bahwa normalisasi Sungai Ngampel bukan sekadar proyek rutin, melainkan bagian dari komitmen perlindungan publik.
“Dinas PUPR berkomitmen untuk menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman banjir yaitu dengan melakukan normalisasi saluran dan sungai di sekitar wilayah yang berpotensi terjadi banjir, salah satunya Sungai Ngampel,” ujar Meri, Jumat (21/11).
Menurutnya, sebelum dilakukan normalisasi, Sungai Ngampel mengalami penurunan kapasitas tampungan akibat sedimentasi yang menumpuk dan tumbuhnya tanaman liar di beberapa titik. Dua faktor ini dianggap menjadi penyebab utama berkurangnya kelancaran aliran air.
Inspeksi Rutin dan Pemetaan Titik Rawan
DPUPR tidak hanya mengandalkan normalisasi sebagai solusi jangka pendek. Setiap memasuki musim hujan, tim lapangan diterjunkan untuk melakukan inspeksi rutin, terutama di titik-titik rawan penyumbatan.
“Saat musim hujan, tim dari Dinas PUPR rajin melakukan inspeksi rutin di wilayah rawan banjir termasuk Sungai Ngampel, sehingga dapat melakukan pencegahan banjir, selain itu juga dapat melakukan penanganan dari laporan masyarakat,” jelas Meri.
Pihaknya menambahkan, laporan masyarakat memegang peran penting dalam pemetaan area bermasalah. Dengan mengombinasikan informasi dari warga dan observasi langsung, DPUPR dapat menentukan prioritas penanganan dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
“Identifikasi kebutuhan penanganan tentunya disesuaikan dengan kondisi lapangan dan anggaran yang tersedia, bisa menggunakan tenaga manual maupun alat berat,” ujarnya.
Koordinasi Bersama Kelurahan untuk Efektivitas Kerja
Selain mengandalkan tim internal, DPUPR juga menggandeng perangkat kelurahan sebagai mitra lapangan. Langkah ini dianggap krusial karena perangkat kelurahan dinilai lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi riil di lingkungan masing-masing.
“DPUPR selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait, antara lain dengan Kelurahan sebagai instansi yang terdekat dengan masyarakat,” kata Meri.
Proses koordinasi ini membantu DPUPR dalam menentukan titik-titik prioritas yang membutuhkan penanganan cepat, terutama pada area yang sering mengalami banjir setempat akibat penyempitan saluran atau penyumbatan mendadak.
Normalisasi Difokuskan pada Sedimen dan Tanaman Liar
Dalam pekerjaan normalisasi kali ini, fokus utama diarahkan pada pengangkatan sedimen dan pembersihan tanaman liar. Sedimen yang menumpuk di dasar sungai secara perlahan mengurangi kedalaman aliran, membuat air meluap lebih cepat ketika hujan deras.
Tanaman liar yang tumbuh di tepian maupun di tengah aliran sering kali memperlambat arus dan memicu penyumbatan, terutama jika terseret sampah saat hujan deras.
“Pekerjaan normalisasi ini dilaksanakan mulai 5 November 2025 dan diperkirakan berlangsung selama tiga hari hingga 7 November 2025 kemarin,” tambah Meri.
Pemeliharaan Rutin, Kunci Pencegahan Banjir
Meri juga menegaskan bahwa normalisasi bukanlah program sekali jalan. Setelah pekerjaan selesai, DPUPR tetap melaksanakan pemeliharaan berkala untuk memastikan kapasitas sungai tetap stabil sepanjang tahun.
“Monitoring berkala, normalisasi Sungai Ngampel tetap diagendakan secara rutin,” jelasnya.
Upaya ini sekaligus menjadi bentuk antisipasi jangka panjang agar Sungai Ngampel tidak lagi menjadi titik rawan banjir ketika curah hujan meningkat signifikan.
Kolaborasi Pemerintah dan Warga
DPUPR menekankan bahwa pencegahan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi faktor yang tidak kalah penting. Sampah yang dibuang ke saluran air akan terbawa ke sungai dan menimbulkan penyumbatan.
“Menjaga lingkungan dan saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga tanggung jawab masyarakat,” tegas Meri. “Peran masyarakat sangat diperlukan, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air dari hulu sampai hilir.”
Dengan normalisasi yang telah dilaksanakan, pemantauan rutin yang diperketat, serta peran serta aktif warga, DPUPR optimistis Sungai Ngampel akan mampu mengalirkan debit air lebih baik dan meminimalkan risiko banjir pada musim penghujan mendatang. (adv/wan)