Surabaya Pojokkiri.com – Kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menerapkan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mendapat respons positif dari legislatif. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyatakan dukungannya terhadap langkah inovatif tersebut.
Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini menilai, kebijakan WFH sudah selaras dengan arahan pemerintah pusat. Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa implementasi di lapangan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan tidak sekadar formalitas.
“Kami pada prinsipnya mendukung kebijakan WFH setiap Jumat karena sejalan dengan kebijakan pusat, tetapi implementasinya harus benar-benar terukur dan terarah,” ujar Cak Yebe pada, Rabu (1/4/2026).
Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini mengingatkan agar setiap perangkat daerah memiliki sistem pengawasan yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan produktivitas ASN tidak menurun meskipun bekerja dari rumah.
Menurut Cak Yebe, tanpa sistem monitoring yang mumpuni, kebijakan ini dikhawatirkan tidak mencapai target kinerja yang diharapkan oleh Pemerintah Kota.
“Program WFH ini harus dijalankan dengan sistem monitoring yang tepat oleh setiap perangkat dinas, sehingga kinerja ASN tetap terjaga dan tidak hanya formalitas saja,” tegas sosok yang dikenal gemar olahraga Ju-jitsu ini.
Bukan Sekadar Efisiensi Kertas
Lebih lanjut, Cak Yebe menyoroti dampak lingkungan dan ekonomi dari kebijakan ini. Ia mendorong agar WFH mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan di lingkungan pemkot.
“Targetnya harus jelas, salah satunya bagaimana kebijakan ini bisa benar-benar mengurangi konsumsi BBM hingga 20 persen, bukan hanya efisiensi di atas kertas,” tambahnya.
Selain WFH, Cak Yebe juga mengapresiasi wacana penggunaan transportasi publik bagi para abdi negara. Baginya, satu hari dalam seminggu menggunakan transportasi umum bisa menjadi stimulan bagi masyarakat luas untuk melakukan hal serupa.
Meski begitu, ia memberi catatan bahwa kenyamanan dan ketepatan waktu armada transportasi publik di Surabaya harus terus ditingkatkan agar ASN merasa terjamin saat beralih dari kendaraan pribadi.
Pelayanan Publik Tetap Nomor Satu Di akhir keterangannya, Cak Yebe mewanti-wanti agar skema kerja fleksibel ini tidak mengorbankan kepentingan warga. Pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap berjalan prima.
“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Ini yang harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan yang diambil,” pungkas Cak Yebe (sul).