Pojokkiri.com

Pemkab Lamongan Rampingkan 6 OPD Jadi 3, Berlaku Mulai 1 Januari 2026

 

Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural di Pendopo Lokatantra, Rabu (31/12) sore.(Pojok Kiri/Zainul Lutfi)

Lamongan, Pojok Kiri.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan melakukan perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari total enam OPD, dilakukan penggabungan sehingga menjadi tiga OPD. Kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Januari 2026.

Perampingan ini dilakukan sebagai upaya menata kelembagaan agar lebih terstruktur, ramping, dan efektif. Selain itu, langkah tersebut diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih tugas pemerintahan serta mewujudkan birokrasi yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan bahwa perampingan OPD bukan semata-mata bertujuan untuk penghematan anggaran. Hal itu disampaikannya saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural di Pendopo Lokatantra, Rabu (31/12) sore.

“Perampingan ini lebih kepada memastikan kinerja birokrasi semakin optimal dan tepat sasaran. Dengan struktur yang lebih sederhana, koordinasi antarlembaga akan berjalan lebih cepat dan mudah,” ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Menurutnya, perampingan OPD memiliki banyak nilai positif, terutama dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan lincah dalam merespons kebutuhan masyarakat.

“Utamanya pada fungsi birokrasi yang lebih efisien dan lincah,” imbuhnya.
Usai melantik dan mengambil sumpah 146 pejabat struktural di lingkungan Pemkab Lamongan, Pak Yes meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk lebih aktif dan adaptif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Ia juga menekankan bahwa tahun 2026 merupakan tahun kedua implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, seluruh program dan target pembangunan harus benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan dampak positif yang nyata.

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kota Soto itu turut mengingatkan pentingnya sinergi lintas pemerintahan. Tidak hanya menjalankan program daerah, namun juga memastikan program nasional dan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat terimplementasi dengan baik di Kabupaten Lamongan.(lut)