Gresik, pojokkiri.com
Masalah infrastruktur di tingkat desa masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Kabupaten Gresik.
Menyadari krusialnya persoalan ini, Komunitas Wartawan Grisse (KWGe) berkolaborasi dengan DPRD Kabupaten Gresik siap menggelar dialog publik berskala besar guna mencari solusi konkret terkait penataan Jalan Poros Desa (JPD).
Acara yang mengusung tema “Sinergi DPRD Gresik dan KWGe Dalam Mengawal Jalan Poros Desa” ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026, bertempat di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik.
Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, menegaskan bahwa persoalan JPD tidak boleh lagi dikesampingkan. Pasalnya, kondisi jalan desa berbanding lurus dengan urat nadi perekonomian masyarakat setempat.
”Sudah seharusnya pemerintah mulai menata jalan poros desa secara masif sehingga mobilitas ekonomi masyarakat bisa berjalan lancar. Jika jalan desa bagus, tentu dampaknya akan langsung dirasakan oleh kesejahteraan masyarakat,” ujar Syahrul, Senin (1/6/2026).
Politisi muda PKB ini juga menambahkan bahwa pihak legislatif berkomitmen penuh untuk mengawal isu ini, terutama dalam hal fungsi penganggaran.
”Selama ini memang belum semua ruas mendapatkan perhatian optimal. Melalui dialog publik ini, kami berharap lahir solusi bersama dan output yang jelas agar pembangunan jalan poros desa bisa naik kelas menjadi fokus prioritas utama,” tegasnya.
Bukan tanpa alasan tema ini diangkat. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Gresik Tahun 2024, Kabupaten Gresik memiliki 218 ruas jalan poros desa dengan total panjang mencapai 436,93 kilometer. Namun ironisnya, tingkat kemantapan jalan tersebut saat ini baru menyentuh angka 69 persen. Artinya, ada sekitar 31 persen akses jalan desa yang kondisinya masih memprihatinkan.
Ketua KWGe, Miftahul Arif, menyampaikan bahwa kolaborasi antara insan pers dan wakil rakyat ini adalah bentuk kepedulian nyata dalam mengawal pembangunan daerah.
”Tema ini sangat relevan dan mendesak. Fakta bahwa kemantapan jalan baru 69 persen menunjukkan ada problem serius yang harus segera diintervensi. Persoalan JPD ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkap jurnalis CNN Indonesia tersebut.
Untuk memastikan dialog berjalan dua arah dan menyentuh akar rumput, panitia tidak hanya mengundang jajaran Forkopimda seperti Bupati Fandi Akhmad Yani dan Kepala Dinas PUTR Dhinnita Tri Astuti, melainkan juga menghadirkan para Kepala Desa (Kades).
”Kehadiran para kepala desa sangat penting karena mereka yang tahu kondisi rill di lapangan sekaligus hambatan apa saja yang mereka hadapi selama ini. Dialog akan jauh lebih hidup dan solutif,” imbuh Miftah.
Merespons urgensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) memastikan bahwa anggaran besar siap digelontorkan tahun ini demi memuluskan jalan-jalan desa.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti melalui Kabid Bina Marga, Eddi Pencoro mengatakan pada APBD 2026 terdapat alokasi sekitar Rp20 miliar untuk penanganan jalan poros desa.
Selain itu, terang Eddi dalam Perubahan APBD 2026, Dinas PUTR Gresik juga diusulkan tambahan anggaran sebesar Rp92 miliar khusus penanganan JPD.
“Ada 22 ruas di APBD murni dan diusulkan 19 ruas tambahan di P-APBD khusus untuk perbaikan jalan poros desa, fokus kami di selatan karena memang kerusakan parah ada disana,” jelasnya.
Dia menambahkan mayoritas penanganan dilakukan dengan struktur betonisasi karena dinilai lebih kuat untuk menopang mobilitas kendaraan masyarakat.
Eddi juga menyebut wilayah Gresik selatan menjadi kawasan dengan kondisi jalan poros desa paling parah sehingga menjadi prioritas penanganan.
“Kalau jalan kabupaten ada pemeliharaan rutin melalui URC, tetapi untuk jalan poros desa saat ini fokusnya lebih banyak pada penanganan dan peningkatan jalan,” pungkasnya. (Dyo)