Pojokkiri.com

Bantuan PKH dan BPNT Desa Watudakon Jombang Diduga Tak Tepat Sasaran

Jombang, Pojok Kiri
Program bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat miskin untuk ringankan beban hidup malah tak tepat sasaran. Bahkan diduga program bantuan tersebut disalahgunakan oknum tertentu.

Hal itulah yang menimpa beberapa warga miskin di Dusun Jerukwangi, Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben. Salah satunya dialami Mbah Losi (80), janda tua yang tidak mendapatkan bantuan sosial baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Saat ditemui, Mbah Losi mengaku tidak pernah didatangi petugas untuk dilakukan pendataan terkait bantuan sosial tersebut. Selama ini dirinya hanya mendapatkan beras 1 kilogram dan telur. Ironisnya, dirinya tidak mengetahui asal pemberian itu. Apakah dari pemerintah atau dari orang yang dapat BPNT yang disisihkan ke dirinya.

“Oleh beras 1 kilo Karo ndok 7 tok (Dapat beras 1 kilo sama telur 7 saja),” ungkapnya.

Meski selama ini hanya mendapatkan beras 1 kilogram dan 7 butir telur, wanita tua ini tak pernah mempersoalkan.

Terpisah, salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya menyatakan, tak hanya PKH dan BPNT salah sasaran, bantuan untuk warga disabilitas juga mengalami hal serupa.

“Ada sekitar 19 bantuan untuk warga cacat, tapi pembagiannya malah tak karuan, sehingga terjadi polemik. BPD sempat mempertanyakan pada perangkat desa. Akhirnya bantuan untuk disabilitas di dusun Watudakon ditarik ke kantor desa, sedangkan untuk Desa Jungkir dapat 4 infonya bantuan sudah dikasihkan 3 warga disabilitas, tapi dipecah menjadi 9 orang. Sedangkan yang satu masih ditahan di balai desa,” ungkapnya.

Menurutnya, selama ini tidak ada survei ulang atau kunjungan dari pendamping ke KPM. “Mungkin karena honor pendamping PKH sudah UMR, beda sama Pendamping TKSK sangat minim dibawah UMR jauh, Namun pada prakteknya di lapangan Pendamping PKH hanya percaya pada pemerintahan desa. Ini yang menjadi tanya tanya, karena ada antara suka dan tidak suka yang dimasukkan daftar KPM PKH,” tuturnya.

Oleh sebab itu, dirinya berharap dinas terkait untuk turun langsung dibantu pendamping dan Pemdes mendata ulang, agar program pemerintah pusat bisa tepat sasaran. “Memang ada dugaan permainan. Kalau dilakukan pendataan ulang bisa jadi KPM akan berkurang secara otomatis droping BPNT dan pemutaran uang pastinya akan berkurang dengan demikian keuntungan pastinya akan berkurang juga,” pungkasnya.

Menanggapi kondisi itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Jombang, Moch Saleh mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti.

“Kita akan menurunkan tim ke lapangan mengontrol dan mengecek ke lokasi agar bisa program bansos tepat sasaran,” tegasnya.

Bahkan, berdasarkan hasil rapat koordinasi sudah direncanakan penempelan sticker ke rumah warga penerima bantuan.
“Pencanangan gerakan stikerisasi kepada KPM yang menerima Bansos apakah bansos PKH, BPNT, KIS, KIM. Kita akan tempel di rumah warga yang menerima Bansos sesuai dengan data. Seluruh perangkat pendamping bhabinkamtibmas, bhabinsa akan bersama sama mengawali itu,” katanya.

Ditegaskan juga kalau terbukti adanya penyimpangan bantuan terkait pilkades serentak, pihaknya tak segan untuk bertindak tegas.

“Kalau sampai ketahuan Bantuan Sosial PKH dan BPNT di buat kampanye. Itu jelas tidak boleh jika terbukti silakan lapor ke Dinsos,” tandasnya.(arf)

Berita Terkait

Sekdes Gadingmangu Jombang Diduga Gelapkan Uang Pengurusan Sertifikat Tanah Warga

Bupati Jombang Minta Proyek Jembatan Bongkot Selesai Tepat Waktu

Spesialis Curat di Jombang Tersungkur Dilumpuhkan Polisi

aziz pojokkiri.com