Surabaya Pojokkiri.com – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya di kawasan Gerbang Kertosusilo, dalam beberapa hari terakhir memicu perhatian masyarakat. Sopir angkutan umum, truk logistik, hingga pelaku usaha transportasi mengaku kesulitan memperoleh Solar bersubsidi sehingga aktivitas operasional mereka ikut terganggu.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai fenomena tersebut berkaitan dengan perubahan mekanisme distribusi kuota BBM subsidi yang diterapkan pemerintah pusat.
Skema Kuota Tahunan Berubah Menjadi Bulanan
Lia menjelaskan, sebelumnya setiap SPBU memperoleh alokasi Solar subsidi berdasarkan kuota tahunan. Dengan mekanisme tersebut, pengelola SPBU memiliki keleluasaan mengatur penyaluran sehingga antrean biasanya baru terjadi ketika kuota mendekati batas akhir tahun.
Kini, pemerintah menerapkan sistem kuota bulanan. Menurut Lia, perubahan tersebut membuat stok Solar di SPBU lebih cepat menipis menjelang pergantian bulan sehingga antrean menjadi lebih sering terjadi.
Ia menjelaskan, setiap SPBU dahulu menerima alokasi dalam jumlah tertentu untuk satu tahun penuh. Namun setelah sistem diubah menjadi kuota bulanan, pasokan yang tersedia menjadi lebih terbatas pada setiap akhir periode.
“Ke depan masyarakat kemungkinan akan lebih sering melihat antrean mulai tanggal 22 hingga akhir bulan karena kuota bulanan di setiap SPBU mulai berkurang,” ujar Lia di Surabaya, Jumat (26/6).
Berdampak pada Transportasi dan Distribusi Barang
Menurut Lia, perubahan mekanisme distribusi Solar subsidi memberikan dampak langsung terhadap sektor transportasi yang bergantung pada BBM bersubsidi.
Armada angkutan umum, kendaraan logistik, angkutan barang hingga sektor pariwisata berpotensi kehilangan waktu produktif akibat harus mengantre lebih lama di SPBU.
Apabila kondisi tersebut terus berulang setiap bulan, biaya operasional transportasi dikhawatirkan meningkat dan berdampak terhadap distribusi barang, pasokan bahan baku, hingga mobilitas masyarakat.
Pengawasan Penyaluran Solar Semakin Ketat
Selain perubahan skema kuota, Lia juga menyoroti adanya sanksi yang dijatuhkan BPH Migas kepada sejumlah SPBU yang dinilai melanggar ketentuan penyaluran BBM subsidi.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengelola SPBU kini lebih berhati-hati dalam menyalurkan Solar bersubsidi. Bahkan muncul dugaan adanya pengaturan jadwal pelayanan agar distribusi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Lia berharap pemerintah pusat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab utama antrean Solar yang terjadi di berbagai daerah, termasuk kawasan Gerbang Kertosusilo.
Menurutnya, masyarakat dan pelaku usaha berhak memperoleh informasi yang jelas agar tidak muncul spekulasi mengenai terbatasnya pasokan BBM subsidi.
Ia mencontohkan pengalaman saat terjadi pemadaman listrik bergilir beberapa waktu lalu. Pada awalnya persoalan disebut berasal dari kendala teknis, namun kemudian diketahui akar masalahnya berkaitan dengan pasokan batu bara.
Menurut Lia, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memudahkan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan menyusun solusi yang mampu menjaga kelancaran distribusi Solar subsidi tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.