Surabaya, Pojokkiri.com. —
Pemprov bersama DPRD Jatim mengambil langkah terobosan untuk memberikan perhatian khusus kepada kesejahteraan para guru. Melalui Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2027, Pemprov Jatim mengalokasikan tambahan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan skema 14 bulan. Kebijakan ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi nyata sekaligus solusi alternatif pengganti Tunjangan Profesi Guru (TPG) bulan ke-13 dan ke-14 yang sempat terkendala regulasi pusat.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih juga membenarkan bahwa pihak legislatif bersama eksekutif sebelumnya sempat berjuang keras agar alokasi TPG tersebut dapat terserap secara optimal pada P-APBD Jatim 2026.
”Secara political will, kemarin di Komisi E kami bersama-sama mendorong dan bersepakat untuk memasukkannya. Namun, dalam perjalanannya, ada ketentuan dari Kemendagri yang menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus memiliki payung hukum yang kuat,” ujar politikus asal PKB, Rabu (11/11/2026).
Kendati sempat menemui jalan buntu pada nomenklatur awal, bahkan sempat menggunakan instrumen SILPA yang pada akhirnya tidak berjalan. Namun niat baik Pemprov dan DPRD Jatim pantang surut. Melalui APBD 2027, format anggaran tersebut disesuaikan menggunakan nomenklatur TPP agar tetap sah secara hukum dan bisa diterima langsung oleh para guru dengan perhitungan yang matang berdasarkan persentase gaji pokok.
Lebih jauh Hikmah menjelaskan bahwa fokus APBD 2027 meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan iInfrastruktur. Selain kebijakan kesejahteraan guru, pembahasan APBD Jatim 2027 secara keseluruhan telah rampung dan kini tinggal menunggu proses evaluasi akhir dari Kemendagri setelah disahkan menjadi Perda melalui rapat paripurna.
Dalam struktur APBD 2027, komitmen Pemprov Jatim terhadap sektor dasar tetap menjadi prioritas utama: Pendidikan: Alokasi anggaran telah melampaui batas minimal mandatory spending 20%, yakni berada di kisaran di atas 30% dari total APBD.
Di bidang Kesehatan, lanjut Hikmah, realisasi anggaran kesehatan juga melampaui standar minimal 10% dan kini mendekati 15%. Berikutnya bidan
Infrastruktur, fokus utama diarahkan pada peningkatan kemantapan jalan, jembatan, serta pemenuhan rumah layak huni guna mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan di Jatim.
Sememtara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono menjelaskan, bahwa polemik seputar pembayaran TPG yang sempat tertunda telah melalui proses konsultasi panjang yang melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Secara aturan, kata Adhy Karyono nomenklatur dan alokasi TPG murni merupakan kewenangan serta produk APBN. Pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk mengalokasikannya langsung dari APBD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Kami sempat mendatangi kementerian dan sempat mendapat lampu hijau agar pemda menganggarkan sesuai kebutuhan. Namun di ujung proses, karena itu merupakan kewajiban pemerintah pusat, regulasinya tidak memungkinkan untuk langsung dimasukkan ke pos TPG daerah,” bebernya saat ditemui di sela rapat paripurna DPRD Jatim
Menghadapi kendala tersebut, Pemprov Jatim melakukan studi banding ke sejumlah provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hasilnya, pemda sepakat mengoptimalkan instrumen TPP di luar TPG sesuai kapasitas fiskal daerah.
“Jika TPG reguler umumnya dihitung untuk 12 bulan, Pemprov Jatim mendesain skema TPP menjadi 14 bulan. Tambahan 2 bulan tersebut difokuskan untuk menutupi kekurangan atau menggantikan posisi TPG bulan ke-13 dan ke-14 yang sebelumnya sempat tidak terbayar,” kata Adhy. (Yudhie)