Pojokkiri.com

Plh Bupati Heri dan TPID Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual

Probolinggo, Pojok Kiri –
Pelaksana Harian (Plh) Bupati Probolinggo Heri Sulistyanto, S.Sos., M.Si bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Probolinggo mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah tahun 2024 secara virtual di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Senin (10/6/2024).

Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia ini diikuti oleh Kementerian dan Lembaga terkait serta Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menyampaikan angka inflasi global Indonesia saat ini berada di angka 2,84%. Angka tersebut menempati peringkat ke-73 dari 186 negara di dunia.

“Artinya kita bagus posisinya. Beberapa negara inflasi sangat tinggi. Untuk di G20, kita juga cukup baik di angka 2,84% dan berada di peringkat 14 dari 24 negara G20. Untuk Tingkat ASEAN terjaga cukup baik di peringkat 6 dari 11 negara ASEAN,” ujarnya.

Tito menegaskan bahwa Indonesia tidak berani menargetkan seperti Brunei di angka -0,2 persen. Karena Indonesia selain konsumen juga negara produsen yang harus mendapatkan angka yang bisa menyeimbangkan antara menyenangkan konsumen barang ada harga terjangkau, tetapi juga menyenangkan produsen seperti petani dan lain-lain. “Kalau terjadi deflasi terlalu rendah maka kasihan pedagang, pengusaha, pabrik dan petani. Karena mereka akan bahkan bisa rugi untuk ongkos produksi,” terangnya.

Menurut Tito, pada awal bulan Indonesia pada posisi year on year 2,84% dibandingkan bulan sebelumnya year on year 3%. Tetapi indikator yang penting adalah inflasi dari bulan ke bulan dari April ke Mei terjadi deflasi -0,03% dari sebelumnya 0,25%.

“Selama ini makanan, minuman dan temabaku merah terus, tetapi di bulan Mei makanan, minuman dan tembakau minus 0,29%. Artinya barang pangan tersedia dan harganya terjangkau. Justru yang merah adalah penyedia makanan dan minuman restoran, termasuk perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini berarti masyarakat banyak uangnya,” tegasnya.

Sementara Plh Bupati Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan rakor pengendalian inflasi daerah ini rutin dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

“Bagaimana kita sinergi antara pusat dan daerah itu untuk bersama-sama mengatasi inflasi. Karena inflasi ini tidak bisa ditangani parsial sendiri-sendiri oleh daerah sehingga langkah kebersamaan dengan pemerintah pusat mengendalikan harga-harga barang yang ada di pasar ini harus betul-betul dilakukan,” katanya.

Menurut Plh Bupati Heri, inflasi sebenarnya secara khusus tidak melakukan langkah-langkah yang beda dengan daerah lainnya. Hanya saja pihaknya mengaku kaget disodori bahwa data untuk inflasi Kabupaten Probolinggo hampir -5.

“Artinya ini kondisi yang luar biasa bagus dalam penanganan inflasi. Tetapi di satu sisi juga dalam rangka untuk menjaga harga-harga di tingkat petani hal ini juga kurang bagus,” jelasnya.

Plh Bupati Heri berharap mudah-mudahan Pemerintah Daerah bisa mengondisikan inflasi hampir rata-rata seperti inflasinya Provinsi Jawa Timur, “Untuk mengendalikan inflasi ini, kita tetap akan mengadakan operasi pasar, subsidi barang serta pengendalian penanaman cabe-cabe di Masyarakat. Hal ini supaya mereka tidak terlalu mengharapkan tanaman cabe yang disediakan petani yang dijual di pasar. Itu salah satu langkah-langkah yang mungkin juga secara tidak sengaja membuat angka inflasi kita turun secara tajam,” pungkasnya. (*)