Mojokerto, Pojok Kiri.
Bawaslu Kabupaten Mojokerto menegaskan, pihaknya bakal mengawasi secara ketat kemungkinan adanya pelanggaran di Pilkada 2024 mendatang. ” Itu sebabnya untuk mengantisipasinya, kami akan mengawasi pula dalam pemilihan KPPS dan anggotanya, ditingkat Desa,, ” ungkap Dody Faisal, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto.
Hal ini disampaikan Dody, dalam sarasehan cegah pelanggaran Pilkada 2024, kerja bareng PWI dan Bawaslu di Sekretariat PWI Mojokerto Raya, Senin (15/7) sore. Pengawasan terhadap pelanggaran Pilkada perlu diperketat, mengingat pada pemilu 2024 lalu, sempat terjadi sengketa hasil suara calon legislatif di Desa Temon, Kecamatan Trowulan.
” Agar kejadian di Desa Temon tidak terulang, kami juga akan memetakan daerah kerawanan pelanggaran, sehingga upaya pencegahannya lebih maksimal, ” ujar Dody. Menyinggung kabar bahwa pilkada 2024 di Kabupaten Mojokerto akan diIikuti 2 calon, Dody mengaku memang pengawasannya bukan hal yang mudah.
Pihaknya berharap, awak media juga turut membantu mengawasi jalannya pilkada ini, ” Karena jika mengandalkan petugas Bawaslu baik tingkat Kecamatan dan desa tidaklah cukup, itu sebabnya kami perlu pengawasan partisipasif ” urai Alumni Universitas Jember ini.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Akhnan Hidayat, berharap pilkada bisa kondusif. Menurutnya, KPU sebagai wadah pelayanan pilkada, sekarang tahapannya, jangan sampai hak hak masyarakat hilang. ” Tugas KPU adalah memfasilitasi kebutuhan pemilih dan peserta pemilu, ” jelasnya.
Dan kini, masih dalam tahap pemutakhiran data pemilih. ” Baru bulan 27 Agustus pendaftaran calon, 24 September pengumuman, serta pada 27 September penetapan calon, ” katanya. Dari pengalaman yang ada, biasanya pelanggaran terjadi pada saat proses pendaftaran calon,
Diakhir sarasehan, Ketua PWI Mojokerto Raya, Sholahudin, berharap acara semacam ini tidak hanya sekali diadakan. ” Butuh beberapa kali acara seperti ini, makanya setelah ini kami akan menggandeng KPU Kabupaten, Kota dan Bawaslu Kota Mojokerto, ” janjinya.
Sholahudin memprediksi tingkat pelanggaran di Pilkada tahun ini akan lebih banyak, mengingat bakal calon Bupati, hanya ada 2 calon, ” Keduanya sama sama ‘gajah’ (kuat), Semoga dengan peran serta media, pelanggaran itu bisa diminimalisir, ” tutupnya. (tri)