Surabaya, Pojok Kiri.Com- Keberadaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Jawa Timur diharapkan lebih maksimal dalam meningkatkan kinerjanya dalam upaya menambah pundi-pundi bagi PAD APBD Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur H Anwar Sadad dalam opening speech BUMD Outlook 2025 itu mengatakan, BUMD dapat menjadi tauladan dalam kinerja ekonomi, baik bagi sektor swasta maupun masyarakat luas. Agar menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Pemprov Jatim.
“Acara seperti inilah yang kami tunggu-tunggu, kenapa tidak dari dulu dilakukan? Kami perlu ada masukan dan gagasan dari pandangan publik terhadap kinerja BUMD kita,” sebut Anwar Sadad di saat membuka diskusi panel BUMD Outlook 2025 yang digelar pokja wartawan Indrapura di DPRD Jawa Timur, Kamis (13/6/2024).
Menurutnya, selama lima tahun terakhir, kondisi ekonomi di Jatim cukup baik meski dalam beberapa waktu dilanda pandemic Covid 19. Dia berharap agar BUMD juga memberikan kontribusi maksimal, agar potensi PAD bisa ditingkatkan lebih besar lagi.
“Besar harapan kami ada pihak yang terlibat memberikan catatan betul, BUMD yang kita banggakan banyak kontribusinya,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, ada tiga masalah mendasar yang dihadapi BUMD sehingga tidak bisa meningkatkan kinerjanya. Selain permodalan dan bisnis plan yang masih belum matang, tata kelola yang kurang baik menjadi hambatan untuk meraup pendapatan yang maksimal. “Tiga poin kalau kita bicara masalah permodalan, SDM dan Manajemen selalu disampaikan dan itu betul sebuah persoalan,” kata anggota DPRD Jatim dari dapi Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo.
Wakil Ketua DPD Golkar Jatim itu mengatakan, salah satu langkah untuk mengatasi masalah modal bagi BUMD adalah kebijakan adanya sistem Kerja Sama Operasi (KSO) yang diatur dalam PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Maka perlu ada terobosan sebagai salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh BUMD untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.
KSO adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih BUMD atau antara BUMD dengan pihak swasta untuk melaksanakan suatu usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meski demikan, dia meminta agar sistem KSO itu benar-benar bisa dikaji secara matang, agar kedepan tidak menimulkan masalah hukum.
“KSO seperti apa kedepanya, tentu kalau kita KSOkan BUMD perlu banyak kajian. Aprasial dan sebagainya mungkin itu masalahnya adalah waktu,” tegasnya.
Dikatakan Yudha, Ketika BUMD mengajukan tambahan modal perlu Peraturan Daerah. “Untuk menuju suatu Perda tidak bisa kita menawarkan, dan harus BUMD terkait dan yang mengajukan, harus dengan bisnis plan yang tertata rapi dan visible,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam sambutan per hari ini kontribusi PAD dari setoran deviden atas kinerja keuangan BUMD tahun 2023 yang sudah RUPS mencapai 454 miliar atau 98 % dari target yang ditetapkan dalam APBD 2024.
Bahkan, pihaknya mencatat bahwa jumlah deviden yang berupa setoran PAD sejak awal pendirian sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 5.983.019.393.694,74. Sedangkan jumlah penyertaan modal sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 4.153.969.352.500,00.
“Artinya, Pemprov Jatim saat ini sudah Break Event Point (BEP),” ungkap kepala biro perekonomian Jatim Aftabuddin mewakili pj gubernur Jatim. Di sisi lain, pada 2025 pemprov Jatim menghadapi tantangan penurunan PAD sekitar 4 triliun, dampak penyesuaian bagi hasil menjadi opsen pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB antara provinsi dengan kabupaten/kota sesuai UU No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pemprov Jatim sudah mendorong BUMD untuk mengotimalkan aset-asetnya dan meningkatkan sinergitas antar BUMD maupun dengan pihak lain, sehingga BUMD bisa menjadi motor penggerak dan katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi di Jatim,” kata pejabat asi Aceh ini.(Wan)