Situbondo, Pojok Kiri
Menjelang pilkada Situbondo 2024, perseteruan antara Bupati Karna dengan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhir-akhir ini semakin memanas dan mendidih. Konflik keduanya, terkait program layanan kesehatan sehat gratis (Sehati) salah satu program unggulan pemkab Situbondo yang digagas langsung oleh Bupati Karna. Bupati dalam videonya yang beredar di media sosial tampak marah lantaran fraksi PKB meminta menghapus atau menutup program tersebut. Minggu,(14/7/2024)
” Sehati, karena diminati orang yang tidak mampu, disuruh tutup dengan fraksi PKB, ” ucap Bupati Karna dalam video yang beredar.
H. Tolak Atin ketua fraksi PKB DPRD Situbondo, membantah adanya tuduhan Bupati Karna tentang penghapusan program Sehati di kota Santri. Apa yang disampaikan orang nomor satu di Situbondo itu, menurut H. Tolak Atin adalah fitnah recehan.
” Dengan Sehati ini, potensi korupsinya itu luar biasa. Itu fitnah-fitnah recehan, perlu banyak belajar tentang jaminan kesehatan Bupati. Seharusnya dari pernyataan Bupati itu, saya anggap itu fitnah-fitnah recehan yang sangat tidak pantas keluar dari lisannya seorang Bupati. Saya tidak paham, Bupati menyampaikan begitu apakah memang berangkat dari ketidak pahaman beliau. Karena Sehati jika dianggap bagus, saya ingin lebih bagus , “kata H. Tolak Atin dalam video yang beredar di media sosial.
Tak hanya itu saja, Siti Mariah Ulfa anggota DPRD Situbondo terpilih asal PKB Ini, kepada sejumlah wartawan mengatakan jika pernyataan Bupati Karna adalah hoax. Bahkan, dia juga meminta agar Bupati melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada fraksi PKB. Apabila tidak melakukan klarifikasi atau permintaan maaf, menurut Siti Mari Ulfa fraksi PKB harus bertindak tegas dengan cara mengambil langkah hukum, karena nama baik fraksi PKB sudah tercoreng.
Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi dalam sambutannya di acara peringatan Satu Dasawarsa Undang-undang Desa Apdesi 2024 yang bertempat di GOR Situbondo, Sabtu tanggal 13 Juli 2024 nampaknya tidak mau meminta maaf ataupun klarifikasi kepada fraksi PKB, bahkan Bupati Karna menyatakan kesiapannya dalam menghadapi gugatan hukum dari PKB Situbondo.
” Ada dari PKB yang merasa keberatan apa yang saya sampaikan, berkaitan dengan ingin menghapus program Sehati. Silahkan tuntut saya tidak gak apa-apa. Jangan hanya keberatan, tuntut saya, dan itu disampaikan bukan hanya dalam rapat baggar tim anggaran, juga dalam rapat pansus, rapat polisi itu sering disampaikan, jadi jangan hanya koar-koar silahkan tuntut Bung Karna, “pungkasnya. (Kari/Inul).