Pojokkiri.com

Jatim Krisis Guru Inklusi, Nekat Buka Saat PPDB, Jumlah Guru Kunjung Jalur Inklusi Tak Merata

Wakil ketua komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafakih

Surabaya, Pojok Kiri.Com- Pemerintah kurang siap dalam membuka jalur inklusi bagi anak kebutuhan khusus di Jawa Timur. Pasalnya, banyak sekolah di beberapa daerah kabupaten atau kota masih kekurangan guru kunjung bagi anak kebutuhan khusus.

Wakil ketua komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafakih mengatakan diakui olehnya sekarang ini infrastruktur dari pelaksanaan kelas inklusi di banyak daerah dijumpai keluhan dari orang tua siswa akan hal itu.

“Banyak laporan yang masuk kalau tidak ada guru kunjung bagi anak kebutuhan khusus. Tapi jalur inklusi sudah dibuka saat PPDB kemarin. Baik mulai tingkat SD, SMP hingga SMA, “ujar politisi PKB ini, selasa (22/7/2024).

Wanita asal Malang ini mengatakan pemerintah terlebih dahulu harus melakukan pemetaan terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus tersebut. ” Anak yang harus masuk SLB berapa dan yang layak masuk sekolah reguler dengan jalur inklusi itu berapa. Harus ada kejelasan jumlahnya. Dari itu nanti akan nampak kebutuhan jumlah guru kunjung yang harus dipenuhi dalam membuka PPDB jalur inklusi,” sambungnya.

Tak hanya kekurangan guru kunjung, sambungnya, untuk infrastruktur sekolah juga belum memadai untuk membuka jalur inklusi.” Pokoknya belum cukup merata semua.Tidak semua kabupaten dan kota merespon positif keberadaan jalur inklusi tersebut,”tuturnya.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban menyediakan akomodasi yang layak di bidang pendidikan melalui penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan pendidikdan tenaga kependidikan, dan penyediaan kurikulum.

Kewajiban lain dari pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah menyediakan akomodasi yang layak serta meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru pada satuan pendidikan umum tentang pendidikan inklusif yang diselenggarakan di tingkat kecamatan,kabupaten/kota, ataupun provinsi.

khusus di Surabaya sendiri, meski belum semua merata infrastruktur dan keberadaan guru kunjung,Pemkot Surabaya tetap nekat membuka jalur inklusi saat PPBD ditingkat SD hingga SMP. (wan)