Surabaya, Pojok Kiri.Com,-Perlu ada anggaran khusus di APBD Jawa Timur tahun 2025 untuk penanganan stunting. Alasannya, sampai sekarang stunting di Jawa Timur masih tergolong tinggi.
“Perlu ada penambahan anggaran khusus untuk stunting. Jadi perlu penanganan serius untuk hal stunting ini,” jelas anggota DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas saat dikonfirmasi, rabu (18/9/2024).
Politisi PKS ini mengatakan stunting ini sangat perlu ditangani khusus karena hal ini mengancam masa depan generasi masa depan. ” Saya mengambil contoh di kabupaten Malang angka stunting masih naik turun. Penanganan perlu dilakukan pemerintah untuk memerlukan kecukupan gizi. Banyak beberapa dampak yang adanya stunting diantaranya kondisi mental dan kecerdasan menurun. Jadi perlu asupan gizi yang cukup, “jelasnya.
Tak hanya itu, lanjut Puguh, Pemprov Jawa Timur harus melakukan pengawalan posyandu sebagai yang terdepan untuk penanganan stunting di masyarakat.” Level posyandu sebagai implementator dari stunting harus diberikan bekal kompetensi kecukupan dalam penangan stunting. Harus ada kemampuan melakukan mitigasi stunting lewat posyandu. Lebih baik melakukan pencegahan agar angka tidak menunjukkan peningkatan, “jelasnya.
Dalam delapan bulan, angka stunting (pertumbuhan terhambat) di Kabupaten Malang fluktuatif alias naik turun.Hasil bulan timbang berbaru pada Agustus lalu terungkap, 9.513 anak teridentifikasi stunting.Itu merupakan 6,17 persen dari 154.292 anak yang diukur.
Pada pertengahan 2024, angka stunting di Jawa Timur masih sebesar 17 persen, sedangkan targetnya adalah 14 persen. Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menurunkan angka stunting hingga akhir tahun 2024.
Beberapa upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Jawa Timur, di antaranya:
Meluncurkan aplikasi Population Clock yang dapat memberikan informasi mengenai lokasi dan waktu kelahiran bayi, serta informasi penduduk yang meninggal dunia, mengintensifkan intervensi secara spesifik di seluruh kepala daerah , memperkuat program-program yang ada, mulai dari level desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. (wan)