Surabaya, Pojok Kiri.Com,-Anggota DPRD Jawa Timur Martin Hamonangan mengatakan upaya pemkab Banyuwangi yang melakukan rekrutmen massal PPPK di kabupaten tersebut sebagai upaya menekan angka pengangguran di wilayah ujung timur pulau jawa tersebut.
“Salah satu caranya dengan mengangkat tenaga guru dan kesehatan honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Dalam kurun 3,5 tahun terakhir, sebanyak 4.183 guru dan tenaga kesehatan honorer diangkat menjadi PPPK.Dengan rincian 2.985 guru dan 1.198 nakes honorer yang kini statusnya telah berubah menjadi PPPK, “jelas politisi PDI Perjuangan ini, selasa (8/102024) ini.
Martin mengatakan setiap tahun pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp230 miliar untuk gaji ribuan PPPK tersebut.
“Komitmen ini juga untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN (tenaga honorer/THL) di lingkungan Pemkab Banyuwangi, karena PPPK yang telah diangkat merupakan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di Pemkab Banyuwangi,”terangnya.
Martin menjabarkan di Banyuwangi akan terus perkuat demi kesejahteraan guru dan nakes.” Tentu tetap menyeimbangkan antara program penyiapan SDM dengan program lain, seperti infrastruktur, pertanian, kelautan, UMKM, pariwisata, dan pelayanan publik; karena juga harus disesuaikan kekuatan anggarannya,” jelasnya.
Martin mengatakan setiap tahun pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp230 miliar untuk gaji ribuan PPPK tersebut.
“Komitmen ini juga untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN (tenaga honorer/THL) di lingkungan Pemkab Banyuwangi, karena PPPK yang telah diangkat merupakan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di Pemkab Banyuwangi,”terangnya.
Martin menjabarkan di Banyuwangi akan terus perkuat demi kesejahteraan guru dan nakes.” Tentu tetap menyeimbangkan antara program penyiapan SDM dengan program lain, seperti infrastruktur, pertanian, kelautan, UMKM, pariwisata, dan pelayanan publik; karena juga harus disesuaikan kekuatan anggarannya,” jelasnya.(Wan)