Surabaya Pojokkiri.com — DPD RI sekaligus wakil rakyat asal Jawa Timur, Lia Istifhama, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap isu pendidikan inklusif dan kesejahteraan tenaga pendidik. Dalam pandangannya, sistem sekolah inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal ketersediaan sekolah berjenjang bagi siswa difabel.
“Jangan sampai anak-anak difabel bisa bersekolah di jenjang SMP karena ada sekolah inklusi, tapi ketika mereka ingin melanjutkan ke SMA, ternyata di wilayah tersebut tidak tersedia sekolah yang mendukung kebutuhan mereka,” tutur Senator jatim Ning Lia, pada Selasa (4/11).
Menurut Senator jatim, pendidikan inklusi bukan hanya tentang membuka akses bagi peserta didik difabel, tetapi juga tentang keberlanjutan dan konsistensi kebijakan di setiap jenjang pendidikan. Ia menegaskan pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan agar setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai potensinya.
Selain menyoroti pendidikan inklusi, Lia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketimpangan kesejahteraan antara guru di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Kalau kita bicara sertifikasi guru, datanya cukup mencolok. Guru di bawah Kemendikbud sudah mencapai sekitar 65 persen, sementara guru Kemenag masih di angka sekitar 30 persen. Ini jelas menunjukkan adanya ketimpangan yang harus segera ditangani,” jelasnya.
Senator Jatim menilai bahwa ketimpangan ini berdampak pada motivasi dan kinerja tenaga pendidik. Menurutnya, guru adalah pilar utama pendidikan, sehingga negara harus memberikan perhatian yang sama kepada seluruh tenaga pengajar tanpa membedakan instansi induknya.
“Guru Kemenag dan Kemendikbud sama-sama mendidik anak bangsa. Maka sudah seharusnya mereka mendapatkan perlakuan dan penghargaan yang setara,” tegasnya.
Dalam pandangannya, Wakil rakyat asal Jatim menekankan bahwa keadilan dalam pendidikan tidak hanya bisa diwujudkan melalui kebijakan teknis, tetapi juga melalui empati dan komitmen moral dari para pengambil kebijakan.
Ia berharap pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan siswa difabel dan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional.
“Kalau kita ingin menciptakan pendidikan yang berkeadilan, maka setiap kebijakan harus berpihak pada manusia—bukan hanya angka dan data. Anak-anak difabel, guru, semua mereka adalah bagian dari masa depan bangsa ini,” pungkasnya penuh keyakinan (sul)