
Surabaya, Pojokkiri.com.-
Angka stunting di kota Mojokerto belum menunjukkan adanya zero stunting. Untuk memenuhi zero stunting tersebut, perlu ada intervensi dari pemerintah setempat.
” Saya mendorong agar intervensi dari pemerintah setempat untuk menekan stunting. Intervensi tersebut di antaranya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Selain itu, dilakukan juga pemantauan pertumbuhan anak secara berkala dan pemberian makanan tambahan bergizi,” ujar anggota DPRD Jawa Timur Muhammad Soleh, Rabu 23 Juli 2025.
Politisi Demokrat ini mengatakan, untuk menekan angka stunting, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemenuhan gizi, kesehatan, hingga perilaku hidup bersih dan sehat. “Dengan upaya bersama dan terpadu, angka stunting di kota Mojokerto dapat ditekan, dan generasi penerus bangsa dapat tumbuh sehat dan berkualitas,”jelasnya.
Menurutnya, untuk mencapai zero stunting, diperlukan upaya komprehensif mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil dan anak, hingga perbaikan sanitasi dan lingkungan. “Beberapa langkah kunci meliputi: memberikan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI (MPASI) yang bergizi, pemantauan tumbuh kembang anak, menjaga kebersihan dan sanitasi, serta edukasi tentang pola asuh dan perawatan anak,” kata dia.
Selain pemenuhan protein hewani, kata Soleh, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir potensi stunting pada anak, di antaranya memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin Tablet tambah Darah (TTD), memberikan MPASI yang begizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia diatas 6 bulan
“Dengan melakukan berbagai cara mencegah stunting pada anak diatas, diharapkan mampu meminimalisir potensi stunting pada anak-anak di kota Mojokerto,” tandasnya.
Di Kota Mojokerto ternyata belum zero stuning, masih terdapat angka kasus stunting. Berdasarkan data terbaru EPPGBM, angka stunting di Kota Mojokerto per Mei 2025 tercatat masih sebesar 1,42 persen.EPPGBM merupakan sistem berbasis elektronik yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan data gizi masyarakat, khususnya pada balita dan ibu hamil, di tingkat posyandu.
Aplikasi ini memungkinkan pencatatan data individu dan hasil penimbangan, serta pengolahan data tersebut menjadi informasi status gizi.(wan)

