
Surabaya Pojokkiri – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau akrab disapa Cak Yebe, menyoroti pelaksanaan program Kampung Pancasila yang digagas Pemerintah Kota Surabaya. Ia menilai program tersebut berjalan tanpa kajian matang serta minim perencanaan di lapangan.
“Tapi seyogyanya kalau ingin membuat program kemasyarakatan lakukan kajian dulu dan simulasi. Jangan hanya berorientasi pada hasil, tapi juga kendala dan tantangannya,” tegas Cak Yebe di Surabaya, Sabtu.
Menurutnya, sebuah program strategis seperti Kampung Pancasila seharusnya melalui tahapan simulasi, uji coba, dan evaluasi sebelum diterapkan secara serentak di seluruh wilayah kota.
Cak Yebe juga menyoroti pola komunikasi antara eksekutif dan legislatif yang dinilainya masih jauh dari ideal.
“Yang unik, hampir semua program wali kota ini tidak pernah melibatkan DPRD, bahkan sekadar diajak diskusi. Program tiba-tiba langsung di-running se-Surabaya,” ujarnya.
Ia menilai, mekanisme pelaksanaan program yang membagi tanggung jawab tiap kecamatan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) justru menimbulkan ketimpangan. Hal itu karena kemampuan anggaran masing-masing OPD tidak merata.
“Kalau OPD anggaran besar, mereka akan jor-joran untuk program ini. Tapi kalau OPD yang tidak punya anggaran besar bagaimana,” katanya.
Lebih jauh, Cak Yebe menegaskan bahwa agar Kampung Pancasila berjalan efektif, Pemkot Surabaya sebaiknya memberikan pembekalan intensif kepada seluruh lurah dan camat melalui mekanisme Training of Trainer (ToT).
“Kalau 153 lurah dan 31 camat diberikan pembekalan Training of Trainer (ToT) secara intensif, mereka bisa meneruskan ke jajarannya, lalu ke RW, RT, Dasa Wisma, hingga Karang Taruna,” katanya.
Ia juga mendorong adanya program percontohan sebagai acuan sebelum digelar secara massal.
“Lebih baik lagi kalau ada percontohan, misalnya satu kelurahan per zona wilayah Surabaya dijadikan contoh,” ujarnya.
Fokus pada Penguatan Kultur dan Generasi Muda
Menurut Cak Yebe, tujuan utama program ini seharusnya berfokus pada penguatan kultur masyarakat, khususnya generasi muda Surabaya. Jika gagal, Pemkot harus berani mengevaluasi dan menghadirkan konsep baru yang lebih dekat dengan kearifan lokal.
“Kampung Pancasila kalau tidak sampai sukses ya membuat kampung dengan istilah baru dengan mengusung kearifan lokal. Tujuannya memperkuat kultur agar terbangun fanatisme emosional arek Suroboyo,” tegasnya.
Dengan masukan ini, DPRD Surabaya berharap Pemerintah Kota lebih terbuka dalam merumuskan program-program strategis agar tidak sekadar menjadi seremonial, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (sul)

