KEDIRI, pojokkiri.com – Berangkat sekolah seharusnya menjadi rutinitas, bukan perjuangan menembus kepungan kendaraan. Namun, bagi pelajar di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, perjalanan pagi kerap diwarnai kepadatan lalu lintas. Kendaraan orang tua yang mengantar anak, aktivitas warga, dan mobilitas pelajar bertemu di ruas jalan yang sama. Keselamatan anak pun menjadi taruhan.
Persoalan itu akhirnya dibawa ke meja pertemuan. Pemerintah Kota Kediri, DPRD, dan Polres Kediri Kota menggelar sosialisasi bertajuk Kolaborasi, Awasi, dan Lindungi Anak di Aula Kantor Kelurahan Lirboyo, Minggu (1/11/2026). Forum tersebut membahas kemacetan di kawasan sekolah sekaligus risiko keselamatan pelajar.
Masalahnya, kemacetan di sekitar sekolah bukan perkara baru. Setiap pagi, aktivitas antar-jemput menambah beban kendaraan di jalan. Di tengah situasi itu, pelajar harus berbagi ruang dengan kendaraan yang terus bergerak. Tanpa pengaturan memadai, kawasan pendidikan justru berpotensi menjadi titik rawan kecelakaan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasyi, mengatakan keselamatan anak saat berangkat dan pulang sekolah merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, menurut dia, harus memastikan tersedianya ruang yang aman bagi pelajar.
“Kami ingin memastikan anak-anak kita dapat berangkat dan pulang sekolah dengan tenang, tanpa rasa waswas. Pemerintah daerah bersama seluruh instansi terkait memiliki tanggung jawab untuk menyediakan ruang yang aman dan memfasilitasi kebutuhan tersebut secara berkelanjutan,” ujar Imam.
Pernyataan itu sekaligus menggarisbawahi persoalan yang selama ini kerap luput: keselamatan pelajar tidak cukup diserahkan kepada kewaspadaan orang tua. Infrastruktur, pengaturan lalu lintas, dan transportasi sekolah juga harus bekerja.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kediri, Aditya Bagus Prawicaksono, menyoroti kebiasaan orang tua yang membiarkan anak usia sekolah menengah pertama mengendarai sepeda motor sendiri. Padahal, kemampuan mengendalikan emosi dan mengambil keputusan di jalan masih berkembang.
“Kematangan emosional anak-anak usia sekolah tingkat pertama tentu masih dalam tahap pengolahan. Oleh karena itu, dukungan orang tua untuk mengantar jemput atau mengarahkan pemanfaatan bus sekolah sangat membantu menjaga keselamatan mereka di jalan raya,” kata Aditya.
Dinas Pendidikan meminta orang tua tidak menjadikan sepeda motor sebagai pilihan otomatis bagi anak. Pengantaran oleh keluarga maupun penggunaan bus sekolah dinilai lebih aman sekaligus dapat mengurangi kendaraan pribadi di sekitar sekolah.
Dinas Perhubungan Kota Kediri mengandalkan dua layanan angkutan gratis, yakni Bus Mapan Satria untuk siswa umum dan Mapan Ceria bagi anak berkebutuhan khusus.
Analis Kebijakan Ahli Muda Dishub Kota Kediri, Hasan Subekti, mengklaim layanan tersebut dapat membantu mengurai kepadatan. Satu armada yang terisi penuh, kata dia, mampu mengurangi beban puluhan sepeda motor di jalan raya.
“Setiap armada bus yang terisi penuh mampu mengurangi beban puluhan sepeda motor di jalan raya. Kami terus mengoptimalkan layanan ini agar perjalanan anak-anak sekolah semakin lancar dan teratur,” ujar Hasan.
Kepolisian juga menjanjikan penempatan personel di sejumlah titik rawan kemacetan. Perwakilan Polres Kediri Kota, Iptu Iwan Suleman, menyatakan anggotanya siap mengatur arus kendaraan dan membantu pelajar menyeberang jalan.
Namun, menempatkan polisi di persimpangan dan mengimbau orang tua menggunakan bus sekolah belum otomatis menyelesaikan persoalan. Pemerintah perlu membuka data titik kemacetan, mengevaluasi kapasitas jalan di sekitar sekolah, memastikan jangkauan armada bus, serta mengukur efektivitas pengaturan lalu lintas.
Ada persoalan lain yang tak kalah penting: apakah bus sekolah gratis sudah menjangkau kebutuhan pelajar secara memadai? Berapa banyak siswa yang memanfaatkannya? Dan apakah layanan tersebut mampu mengurangi kendaraan antar-jemput pada jam sibuk? Tanpa data dan evaluasi, klaim pengurangan kemacetan hanya berhenti sebagai pernyataan.
Forum di Lirboyo telah menghasilkan kesepahaman lintas instansi. Tetapi warga tidak membutuhkan sekadar kesepahaman. Mereka membutuhkan jalan yang lebih aman, lalu lintas yang tertib, dan angkutan sekolah yang benar-benar berfungsi.
Jangan sampai keselamatan anak hanya ramai dibicarakan di aula, sementara setiap pagi mereka tetap harus bertaruh nyawa di jalanan. (ade/wan)