Surabaya Pojokkiri.com – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Ning Lia Istifhama, menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Ia menilai langkah Gubernur yang tegas mengingatkan para bupati dan wali kota agar tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tidak wajar merupakan kebijakan bijak yang berpihak pada rakyat.
Menurut Ning Lia, fenomena naiknya PBB di sejumlah kabupaten/kota membuat masyarakat resah, sehingga langkah Gubernur Khofifah menjadi sangat relevan dan tepat.
“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi sikap Ibu Gubernur. Kebijakan fiskal daerah harus berpihak pada rakyat, bukan justru menambah beban masyarakat,” ujar Ning Lia, Selasa (19/8/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa meski PBB merupakan kewenangan penuh pemerintah kabupaten/kota sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan tersebut tetap harus mengedepankan aspek keadilan sosial.
“Saya sudah mengkomunikasikan dengan bupati/wali kota se-Jatim, jangan menaikkan PBB yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakatnya,” tegas Gubernur Khofifah.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memperhatikan kondisi ekonomi warga. Bahkan, ia mengapresiasi beberapa daerah yang sudah memberikan keringanan.
“Sekarang ada yang sudah memberi diskon 35 persen. Artinya ada langkah-langkah konkret yang lebih meringankan rakyat,” tambahnya.
Ning Lia menilai arahan Gubernur Khofifah mencerminkan kepemimpinan yang pro-rakyat. Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal memang penting untuk pembangunan daerah, tetapi jangan sampai membebani masyarakat kecil.
“Kebijakan fiskal memang penting untuk membangun daerah, tapi jangan sampai rakyat kecil yang harus menanggung beratnya. Dengan adanya komunikasi dari Ibu Gubernur kepada kepala daerah, saya yakin akan ada titik keseimbangan antara kebutuhan PAD dan kemampuan masyarakat,” jelasnya.
Sebagai senator yang dikenal dekat dengan kalangan pesantren, Ning Lia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan provinsi untuk menghadirkan kebijakan yang adil dan bijak.
“Kebijakan apapun harus mengutamakan asas keberpihakan pada masyarakat, apalagi dalam hal pajak yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup mereka,” imbuh Ning Lia.
Dengan adanya perhatian dari Gubernur Khofifah dan dukungan dari DPD RI, masyarakat Jawa Timur berharap agar kebijakan PBB di berbagai kabupaten/kota tidak berubah menjadi beban tambahan. Sebaliknya, PBB diharapkan tetap berada dalam koridor keadilan dan menjadi instrumen pembangunan yang seimbang dengan kesejahteraan rakyat (Sam)