Surabaya, Pojok Kiri –
Di dalam falsafah Jawa, ada adagium yang harus dipegang kuat oleh pemimpin atau raja. Yakni, Sabdo Pandhito Ratu alias pemimpin tidak boleh mencla mencle, tidak konsisten alias isuk dele sore tempe. Sikap dan ucapan yang berubah rubah. Siapa pun pemimpin yang melanggar itu maka akan kewirangan di kemudian hari, akan malu di akhir jabatan meski ditutupi dengan segala cara.
Kalau dalam kontestasi politik, seorang Pj Gubernur harus netral ya netral sampai kapan pun. Kalau mau membantu ya membantu yang ikhlas untuk mengentas kemiskinan yang masih banyak di Jawa Timur. Ini tidak boleh dibuat mainan alias sakarepe dewe.
Kasus dinas koperasi yang menggunakan dana APBD untuk kepentingan kampanye adalah ironi atas sikap yang seharusnya netral. Parahnya, tidak ada teguran kepada Andromeda, kadis koperasi Jatim.
Demikian pula adanya soal penggelontoran dana bagi warga miskin di sejumlah kabupaten di Jawa Timur hendaknya tidak dijadikan alat kampanye. Sebab, sumbernya adalah APBD Jawa Timur, duitnya rakyat jatim dan bukan milik Pj Gubernur.
Banyak hal yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan dana dan kebijakan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.
Sejumlah atlet yang akan tanding di PON XXI di Aceh dan Papua juga menunggu “bapak asuh” dari sejumlah OPD yang dijanjikan oleh Pj Gubernur Adhy Karyono. Namun, realisasinya hingga kini nol besar. (*)