Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar demo di berbagai daerah. Sudah berlangsung beberapa hari. Mereka menolak produk rancangan undang-undang yang dinilai tidak pro-rakyat, tidak tahu nurani rakyat. Sejumlah RUU dan UU KPK (yang belum lama disahkan) harus dibatalkan. Titik. Tidak ada toleransi dan kompromi.
Demo di beberapa daerah sempat ricuh. Termasuk demo di depan gedung DPR/MPR juga sempat ricuh, termasuk ada mobil dibakar. Ya itulah dinamika demokrasi. Negara harus memberikan ruang kepada mahasiswa untuk memprotes produk hukum yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, yang mencederai logika publik. Anggota DPR yang segera mengakhiri jabatannya akhir bulan ini pun ngebut untuk bisa mengesahkan RUU tersebut.
Saya pernah menjadi wartawan yang ngepos di DPR, sudah puluhan tahun lalu. Tahun 1993 lalu, saat menulis berita untuk Kompas-Pers Daerah. Saat Orde Baru berkuasa. DPR dikuasai oleh Partai Golkar. Mayoritas mutlak. DPR hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah. Namun, ada yang seolah-olah mereka rapat serius, mewakili kepentingan rakyat. Umumnya saat memanggil direksi BUMN atau lembaga yang memiliki duit. Maka, direksi BUMN atau lembaga itu pun harus menyiapkan fulus untuk para wakil rakyat yang tidak terhormat itu.
Kini, anggota DPR hasil reformasi pun tidak sungguh-sungguh untuk membela kepentingan rakyat. Anggota DPR patut dicurigai meloloskan sesuatu untuk kepentingan pihak tertentu. Tertentu itu bisa kalangan swasta atau kalangan pemerintah. Kalau ingin memperkuat KPK, tapi membuat lembaga baru untuk mengawasi KPK, apa itu ya betul? Kalau KPK memiliki otoritas yang kuat dan bisa menyadap pihak yang diduga akan korupsi, lalu KPK harus izin kalau mau menyadap, apa itu namanya memperkuat?
Di level daerah, teman-teman politisi pun menyebut kalau tingkat absensi anggota DPRD rendah, malah tak sampai 60 persen, apa itu namanya bukan politisi sontoloyo? Banyak anggota DPRD yang hanya berkepentingan dengan “pendapatan” tanpa berusaha menjadikan pendapatnya berkualitas. Mereka tidak punya referensi yang berkualitas ketika membahas suatu yang terkait dengan kepentingan publik.
Kita berharap anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 tidak menjadi politisi nggapleki yang hanya peduli pada “pendapatan” tanpa mau mendengar, berfikir, dan bertindak dengan logika yang benar untuk kepentingan publik.
Pada rapat paripurna DPRD Jatim yang beragenda penetapan pimpinan definitif DPRD Jawa Timur 2019-2024, semua anggota hadir. Hampir semua kursi penuh. Apakah pada rapat-rapat mendatang juga bakal penuh dan berkualitas? Marilah kita menjadi saksi atas kinerja dewan pada hari-hari mendatang.(*)