Jakarta Pojokkiri.com – Anggota MPR RI dari unsur DPD RI Jawa Timur, Lia Isthifama, mengajak seluruh elemen bangsa untuk memandang keberlangsungan Indonesia secara menyeluruh, mulai dari pendidikan, demokrasi, hingga kesepakatan publik terkait arah pembangunan nasional.
Menurutnya, perjuangan bukan hanya untuk hasil yang instan, tetapi untuk membangun fondasi yang kokoh bagi generasi masa depan.
Dalam acara Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/8/2025), Lia menegaskan bahwa inspirasi perjuangan tersebut salah satunya datang dari tokoh emansipasi, RA Kartini.
“Itu yang saya tangkap, bagaimana ketika kita memiliki positioning sebagai keterwakilan rakyat, kita memahami hakikat demokrasi dan nilai musyawarah dalam Pancasila,” ungkap Lia.
Belajar dari Kartini: Perjuangan untuk Puluhan Tahun ke Depan
Lia mencontohkan, perjuangan RA Kartini dalam memajukan pendidikan perempuan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk generasi yang datang 10, 20, bahkan 30 tahun setelahnya. Prinsip perjuangan jangka panjang inilah yang menurut Lia harus menjadi pegangan para pemimpin dan wakil rakyat.
Ia juga menyoroti dinamika isu publik yang sering menimbulkan pro dan kontra, termasuk dalam kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Mengacu pada teori siklus disintegrasi bangsa dari Ibnu Khaldun, Lia mengingatkan bahwa ketimpangan dan rasa termarjinalkan jika tidak dikelola dengan baik bisa memicu krisis kepercayaan antarwarga maupun terhadap pemerintah.
Wacana MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan PPHN
Terkait wacana mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, Lia mengakui bahwa respons publik beragam. Namun, ia menegaskan bahwa gagasan ini bukan ambisi politik, melainkan upaya menjaga kesinambungan negara sesuai sejarah konstitusi.
“Perubahan konstitusi bisa terjadi karena konsensus rakyat maupun mekanisme formal. Tantangannya adalah memberi edukasi publik agar memahami pentingnya kesepakatan bersama,” jelas senator yang juga novelis Berkisah Tentang Hati ini.
Ia juga menegaskan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan jangka panjang. Bagi Lia, generasi muda perlu memahami istilah politik dan konsep kebangsaan agar merasa terlibat aktif dalam demokrasi.
Karena itu, ia mendorong revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk memberikan penguatan pada ketetapan MPR, yang dinilainya memiliki nilai eksternal lebih tinggi dibanding sekadar peraturan atau keputusan MPR.
Pesan untuk Generasi Muda: Lihat Politik Secara Utuh
Menutup pernyataannya, Lia mengajak generasi muda untuk melihat proses politik secara utuh, termasuk penerapan otonomi daerah yang adil antara pusat dan daerah.
“Jangan sampai keadilan hanya dirasakan di satu sisi, tapi di mata publik justru terlihat timpang. Generasi muda harus merasa menjadi bagian penting dalam kajian dan praktik demokrasi,” tutur pencipta lagu bertema tani ini (Sam)