KEDIRI – Musim haji 2027 bahkan belum dimulai, tetapi pemerintah sudah menyalakan “alarm reformasi”. Dari Aula Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Komisi VIII DPR RI mengirim pesan tegas: penyelenggaraan ibadah haji tak boleh lagi berjalan dengan pola lama yang penuh persoalan.
Forum sosialisasi yang digelar di pesantren bersejarah itu berubah menjadi panggung evaluasi besar-besaran terhadap pelayanan haji nasional. Mulai dari tingginya angka kematian jemaah, persoalan layanan di Armuzna, hingga ambisi menjadikan Bandara Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji baru, semuanya dibahas secara terbuka.
Anggota Komisi VIII DPR RI, KH. An’im Falachuddin Mahrus (Gus An’im), menegaskan bahwa persiapan haji kini harus dilakukan jauh lebih dini. Alasannya jelas, pemerintah tak ingin lagi pelayanan haji dikerjakan secara terburu-buru.
“Persiapan sengaja dilakukan lebih awal agar pelayanan semakin baik. Kini Kementerian Haji fokus penuh mengurus haji dan umrah, berbeda ketika masih berada di bawah Direktorat Jenderal Kementerian Agama,” tegas Gus An’im.
Namun, yang paling menyita perhatian adalah fakta yang diungkap Gus An’im mengenai tingginya angka jemaah yang meninggal dunia. Pada musim haji sebelumnya, jumlahnya sempat mendekati 400 orang. Meski penyelenggaraan terakhir berhasil menurunkannya menjadi 316 jemaah, angka itu tetap menjadi peringatan keras bahwa sistem pelayanan masih membutuhkan pembenahan menyeluruh.
Karena itu, aspek istitha’ah atau kelayakan kesehatan calon jemaah kini menjadi fokus utama. Pemerintah Arab Saudi disebut semakin ketat dalam menerapkan standar kesehatan agar hanya jemaah yang benar-benar siap secara fisik yang diberangkatkan ke Tanah Suci.
Tak hanya membahas evaluasi, Lirboyo juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan keluhan. Aspirasi para mantan jemaah akan menjadi bahan penyusunan regulasi baru demi menghadirkan pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan manusiawi.
Di sisi lain, Gus An’im kembali mengangkat agenda strategis yang selama ini dinanti masyarakat Kediri Raya, yakni menjadikan Bandara Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji dan umrah. Ia mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Kementerian Haji, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Kediri, hingga maskapai penerbangan Arab Saudi telah berlangsung, bahkan disertai peninjauan lapangan.
Potensi Bandara Dhoho dinilai sangat besar. Sedikitnya 11 hingga 12 kabupaten/kota di kawasan Mataraman memiliki potensi 10.000–11.000 calon jemaah setiap musim haji. Jika rencana itu terwujud, Kediri tak hanya menjadi pintu keberangkatan jemaah, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menggerakkan sektor transportasi, perhotelan, hingga UMKM.
Gus An’im juga menanggapi permintaan komitmen dana sekitar Rp4 triliun dari Pemerintah Arab Saudi untuk renovasi kawasan Mina. Menurutnya, angka tersebut layak didukung apabila benar-benar digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih modern, mulai dari tenda bertingkat hingga sistem sanitasi yang lebih layak bagi jutaan jemaah.
Sementara itu, perwakilan Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah RI, Faturrahman, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengantongi 10 rekomendasi utama hasil evaluasi penyelenggaraan haji. Salah satu yang paling mendesak adalah pembenahan layanan di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), terutama peningkatan kapasitas serta tata kelola tenda di Mina yang selama ini terkendala keterbatasan lahan.
Sosialisasi di Lirboyo bukan sekadar agenda seremonial. Dari kota santri ini, pemerintah dan DPR RI mengirim sinyal bahwa penyelenggaraan haji Indonesia memasuki babak baru. Targetnya bukan hanya memperbaiki layanan administratif, melainkan memastikan setiap jemaah Indonesia dapat menunaikan rukun Islam kelima dengan lebih aman, sehat, nyaman, dan bermartabat. Jika seluruh agenda reformasi itu berjalan sesuai rencana, Haji 2027 berpotensi menjadi titik balik terbesar dalam sejarah tata kelola haji nasional. (ade/wan)