Situbondo,pojokkiri.com
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mitra Santri bakal berdialog tentang pembangunan Bandara Kiai As’ad (Kasa) bersama anggota dewan di Gedung DPRD Kabupaten Situbondo.
Hal ini diungkapkan Dewan Pembina LBH Mitra Santri Abd. Rahman Saleh, setelah mengirim surat ke DPRD Situbondo dengan nomor register 01/09022026/LBH-MS/2026, Kamis (9/2/2026).
“Kami meminta hearing bersama DPRD Kabupaten Situbondo dan pelaksana pembangunan Bandara Kasa. Hal ini dilakukan karena adanya pengaduan dan temuan tim kami atas pasokan material terhadap pembangunan bandara tesebut yang terindikasi dan diduga ilegal, ” katanya.
Pasokan material, menurutnya berasal dari Mojokerto, Banyuwangi, Jember dan Bondowoso.
Surat dari lembaga bantuan hukum ini, menurut dia ditujukan kepada ketua dan komisi III dan pimpinan DPRD di Kota Santri Situbondo.
” Surat kami tujukan kepada ketua DPRD dan ketua komisi III DPRD Situbondo, agar melakukan hearing bersama dengan kami dengan melibatkan pihak terkait termasuk pelaksana pembangunan Bandara Kasa,hal ini dilakukan agar menjadi terang benderang dan tidak bias isu di tengah masyarakat terkait jalannya pembangunan bandara tersebut, ” terangnya.
Pria asal Kecamatan Jangkar ini, bersama jajarannya dan masyarakat di Kabupaten Situbondo, berharap legislatif dan eksekutif tidak tutup mata terhadap adanya indikasi penggunaan material tambang ilegal di proyek pembangunan Bandara Kasa. Harus memiliki tanggung jawab dan menjadi garda terdepan dalam mensukseskan pembangunan bandara dengan baik dan benar. Kami juga berharap DPRD peka terhadap isu di tengah masyarakat bukan bisu isu yang tidak peka akan lingkungan masyarakat Situbondo.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Pembangunan Bandara Kasa, Letkol Inf Alexander, menegaskan adanya masalah-masalah di pengerjaan proyek pembangunan bandara sudah tersampaikan kepada pimpro bandara.
“Saya juga sudah menyampaikan masalah ini (material pembangunan) ke pimpro bandara. Kemarin ini sudah dibahas oleh pihak PU dan maicon di sana, ” pungkasnya. (Inul)