Surabaya Pojokkiri.com – Wacana menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kian menguat dalam diskursus politik nasional. Sejumlah tokoh penting turut mengangkat isu ini, di antaranya Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin yang menyoroti pentingnya PPHN dalam pembahasan APBN pada Sidang Paripurna DPD RI, 19 Agustus 2025.
Sebelumnya, Bambang Soesatyo juga telah menegaskan urgensi PPHN dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2021. Ia menilai keberadaan haluan negara krusial untuk menjaga kesinambungan visi pembangunan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
Kini, gagasan tersebut terus bergulir dan menjadi salah satu perhatian utama dari Senator DPD RI, Lia Istifhama.
Siapa Lia Istifhama? Figur Baru dengan Legitimasi Kuat
Nama Lia Istifhama mencuat sebagai wajah baru dalam Pemilu 2024. Dengan raihan 2.739.123 suara, ia menjadi salah satu senator perempuan non-petahana dengan legitimasi elektoral terbesar secara nasional.
Tak hanya itu, latar belakang akademiknya yang kuat dengan gelar doktor ekonomi Islam menjadikannya dikenal sebagai politisi dengan “modal kultural” tinggi. Ia juga memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat melalui pendekatan komunikatif dan partisipatif.
Secara genealogis, Lia merupakan keponakan dari Khofifah Indar Parawansa, serta putri dari tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur, KH. Masykur Hasyim. Hal ini memperkuat identitasnya sebagai politisi dengan akar kultural Nahdliyin yang kuat.
“DNA NU” dan Basis Nilai Politik Inklusif
Berangkat dari tradisi Nahdlatul Ulama, Lia Istifhama membawa nilai moderasi, inklusivitas, dan keberpihakan pada masyarakat akar rumput.
Dalam perspektif sosiolog Clifford Geertz, budaya lokal memainkan peran penting dalam membentuk kepemimpinan. Hal ini tercermin dalam gaya politik Lia yang mengedepankan pendekatan kultural dan humanis.
Dari sisi intelektual, pemikirannya juga sejalan dengan konsep “modal kultural” dari Pierre Bourdieu, yang memperkuat kapasitasnya dalam merumuskan kebijakan berbasis akademik, khususnya di bidang ekonomi syariah, pendidikan, dan transformasi digital.
Produktivitas Lia dalam literasi, karya tulis, hingga seni musik menunjukkan peran politisi sebagai agen diskursus publik. Dalam kerangka pemikiran Jürgen Habermas, ruang publik yang sehat ditopang oleh pertukaran gagasan rasional dan inklusif—sesuatu yang coba diwujudkan Lia melalui pendekatan komunikasinya.
Dalam momentum Hari Kartini 2026, kehadirannya juga memperkuat representasi perempuan dalam politik. Mengacu pada teori Hanna Pitkin, representasi perempuan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dalam memperjuangkan kepentingan kelompoknya.
Keterlibatannya di organisasi seperti Perempuan Tani HKTI dan Fatayat NU menjadi bukti konkret keberpihakan terhadap isu perempuan dan kelompok marginal.
Mengapa PPHN Kembali Relevan? Ini Penjelasan Lia Istifhama
Menurut Lia Istifhama, keberadaan PPHN menjadi sangat penting untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional.
“PPHN diperlukan agar tidak terjadi soliditas yang sangat fluktuatif dalam pembangunan di negara kita. Jangan sampai ketika setiap pergantian rezim, juga berganti kebijakan. Ini cukup merugikan. Terutama bila dikaitkan dengan program efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
Ia menjelaskan, pasca amandemen UUD 1945, GBHN dihapus dan digantikan dengan sistem perencanaan berbasis RPJP dan RPJMN. Namun dalam praktiknya, arah pembangunan menjadi sangat bergantung pada visi presiden yang sedang menjabat.
“RPJP dan RPJMN yang ada saat ini terlalu bertumpu pada eksekutif dan bersifat personal presiden. Setiap pergantian rezim, arah pembangunan ikut berubah. Ini berpotensi mengganggu kesinambungan pembangunan nasional,” tegasnya.
Dampak Nyata: Proyek Mangkrak Akibat Pergantian Kebijakan
Ketidaksinambungan kebijakan bukan sekadar teori. Sejumlah proyek besar menjadi contoh nyata, seperti proyek Hambalang di era Susilo Bambang Yudhoyono yang hingga kini mangkrak.
Begitu pula proyek Jakarta Monorail yang dimulai pada masa Megawati Soekarnoputri, yang hanya menyisakan struktur beton tanpa kelanjutan.
Fenomena ini memperkuat argumen bahwa tanpa haluan negara yang mengikat lintas rezim, pembangunan berisiko tidak berkelanjutan.
Transformasi Demokrasi dan Harapan Baru
Sosok Lia Istifhama mencerminkan transformasi demokrasi Indonesia yang semakin inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dalam perspektif teori demokrasi partisipatoris dari Carole Pateman, kehadiran aktor politik yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat secara langsung menjadi indikator penting kualitas demokrasi.
Lia dinilai mampu menggabungkan legitimasi elektoral, kedekatan sosial, kapasitas intelektual, serta pendekatan kultural yang relevan dengan generasi muda.
Kesimpulan: PPHN dan Masa Depan Pembangunan Indonesia
Gagasan menghidupkan kembali PPHN bukan sekadar nostalgia masa lalu, melainkan upaya strategis untuk memastikan pembangunan nasional berjalan konsisten dan berkelanjutan.
Pemikiran Lia Istifhama menghadirkan perspektif kritis sekaligus solusi terhadap tantangan tersebut. Dengan pendekatan yang humanis dan berbasis nilai, ia menjadi salah satu representasi penting dalam penguatan demokrasi substantif di Indonesia (sul).