Massa pendukung Capres nomor urut 1 Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang menamakan Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) menggelar aksi deklarasi menolak hasil Pemilu 2024, di Posko Pemenangan Paslon Capres-Cawapres 01 di Jalan Airlangga, Desa Menongo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (1/3/2024) siang.(Zainul Lutfi/Pojok Kiri.com)
Lamongan, Pojok Kiri.com-Ratusan massa pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang menamakan Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) menggelar aksi deklarasi menolak hasil Pemilu 2024 bertempat di Posko Pemenangan Paslon Capres-Cawapres 01 di Jalan Airlangga, Desa Menongo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (1/3/2024).
Mereka menuntut adanya pemilu ulang. Pasalnya, coblosan yang terjadi pada tanggal 14 Februari baik Pilpres dan Pileg 2024 dinilai penuh dengan kecurangan dan intimidasi untuk memenangkan paslon tertentu.
“Kami menolak hasil Pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan, ketidakadilan, intervensi dan pengancaman,” kata Muhamad Ribhan, koordinator kegiatan ini dikuti ratusan massa dengan serentak.
Selain menuntut Pemilu 2024 diulang, mereka juga mendesak agar DPR RI menggulirkan hak angket kepada Presiden Joko Widodo yang dinilai melakukan intervensi untuk mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Dua, kami mendesak DPR RI untuk melaksanakan hak angket meminta pertanggungjawaban pemerintah,” tegasnya.
Selain dua butir pernyataan tersebut, massa aksi juga membacakan mosi tidak percaya kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024 dan Presiden Joko Widodo.
Menurut Mohammad Ribhan, selama proses jalannya pemilu, Presiden RI Joko Widodo tidak menunjukkan sikapnya sebagai negarawan dan mendukung paslon tertentu.
“Kami menyatakan mosi tidak percaya, kepada penyelenggara Pemilu Tahun 2024,” katanya.
Tiga, kami menyatakan mosi tidak percaya, kepada Presiden Republik Indonesia yang tidak memberi teladan yang baik dalam pelaksanaan Pilpres 2024 dan kami mendesak DPR RI untuk memakzulkan Presiden Republik Indonesia,” tambahnya.
Muhamad Ribhan menjelaskan, setelah menggelar deklarasi, pihaknya akan mendatangi beberapa lembaga negara seperti DPR RI dan KPU yang menuntut mereka menggelar proses Pemilu 2024 secara adil dan transparan.
“Kita berkumpul bukan soal angka-angka, tetapi ingin pemilu jurdil agar proses tersebut menghasilkan pemimpin yang baik,” katanya usai acara.(lut)