Surabaya Pojokkiri.com – Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menyerap aspirasi warga RW 3 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Wonokusumo, Surabaya. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 125 warga hadir untuk menyampaikan berbagai usulan, terutama terkait peningkatan fasilitas umum (fasum) di lingkungan mereka yang sebagian besar berdiri di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Menurut Bambang Haryo, kondisi tersebut sudah berlangsung lama, bahkan sejak tahun 1960-an. Banyak kawasan yang kini telah menjadi permukiman warga, namun terkendala dalam pembangunan fasilitas umum karena status kepemilikan lahan masih milik KAI.
“Warga melalui RW masing-masing bisa mengajukan permohonan kepada PT KAI agar wilayahnya bisa diberi izin untuk digunakan sebagai fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat Wonokusumo,” tutur Bambang Haryo, pada Kamis (9/10) di sela kegiatan penjaringan aspirasi.
Ia mencontohkan, upaya serupa pernah dilakukan di wilayah Kalimas dua tahun lalu. Saat itu, berkat komunikasi yang baik antara warga, pemerintah daerah, dan KAI, berbagai pembangunan fasilitas umum seperti gorong-gorong dan taman dapat direalisasikan.
“Direktur utama KAI waktu itu sangat mendukung dan memahami kebutuhan masyarakat. Semoga hal seperti ini bisa diterapkan juga di Wonokusumo,” tambahnya.
Selain infrastruktur, Bambang Haryo juga menyoroti pentingnya layanan kesehatan masyarakat. Ia meminta agar Puskesmas Wonokusumo lebih aktif dalam memantau kondisi kesehatan warga, termasuk pemeriksaan berkala terhadap penyakit umum seperti diabetes dan asam urat.
“Kami berharap pemerintah kota dapat menyediakan tes kesehatan gratis minimal setiap enam bulan sekali, agar warga mengetahui kondisi kesehatannya lebih dini,” tuturnya.
Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk seperti Wonokusumo.
Sementara itu, Anggota DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menyampaikan bahwa persoalan serupa juga banyak terjadi di wilayah Surabaya Utara. Banyak lahan yang masih berstatus milik negara atau BUMN seperti KAI, Pelindo, dan Surat Ijo, yang membuat masyarakat sulit melakukan pembangunan fasilitas umum.
“Kami memahami kondisi ini. Karena itu, pemerintah kota perlu hadir memberikan solusi agar masyarakat tetap bisa menikmati infrastruktur yang layak, meskipun tanahnya masih berstatus milik negara,” kata Cahyo Harjo.
Ia menambahkan, sinergi antara warga, pemerintah kota, dan lembaga negara seperti KAI perlu terus diperkuat. Cahyo juga mengapresiasi langkah Bambang Haryo yang aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk membuka jalan solusi bagi masyarakat.
“Kami di DPRD Jatim siap mengawal dan memastikan peningkatan kualitas fasilitas umum di Wonokusumo bisa segera terealisasi,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Cahyo juga menyoroti masalah data penerima bantuan pendidikan (KIP) yang dinilai masih belum tepat sasaran. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Jawa Timur, agar pendataan penerima manfaat benar-benar adil bagi masyarakat kurang mampu.
“Pendataan yang dilakukan pemerintah pusat harus betul-betul memberi keadilan bagi masyarakat miskin. Ini menjadi komitmen bersama agar kesejahteraan dapat dirasakan merata,” pungkas Cahyo Harjo.
Kegiatan penjaringan aspirasi di Wonokusumo ini menjadi bukti nyata kepedulian wakil rakyat terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Dengan komunikasi yang baik antara warga, pemerintah, dan lembaga negara, diharapkan berbagai persoalan terkait lahan, fasilitas umum, dan kesehatan bisa segera mendapatkan solusi yang berpihak pada rakyat kecil (sul).