Oleh: Zainul Lutfi Wartawan Pojok Kiri Biro Pantura
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat kembali menuai sorotan dari wali murid di Kabupaten Lamongan. Setelah sebelumnya muncul kasus keracunan di SMA Negeri 2 Lamongan, sejumlah wali murid meminta agar program tersebut diganti dengan pemberian uang tunai.
Menurut mereka, dengan uang tunai orang tua dapat lebih leluasa mengatur kebutuhan gizi anak sesuai kondisi masing-masing keluarga. “Kalau diganti uang, wali murid bisa mempergunakan lebih baik daripada makanan yang kadang tidak sesuai standar,” ujar salah satu wali murid.
Namun demikian, bila penggantian uang tunai tidak memungkinkan, pemerintah didorong untuk memperketat pengawasan terhadap penyedia makanan MBG. Standar kebersihan, dapur layak, hingga kualitas menu sehat harus menjadi perhatian utama agar tujuan program benar-benar tercapai.
Dalam pandangan penulis, mayoritas dapur penyedia sebenarnya sudah memenuhi standar. Hanya saja, masih ada beberapa yang kurang layak dan inilah yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari jaminan mutu, higienitas, dan manfaat gizi yang sampai ke peserta didik.
Program MBG sejatinya adalah langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun tanpa pengawasan ketat, tujuan mulia tersebut bisa berubah menjadi masalah baru.(*)