KEDIRI, pojokkiri.com — Sebanyak 1.670 karyawan PT Gudang Garam Tbk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 di Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Sabtu (3/10/2026). Masing-masing menerima Rp1 juta.
Penyaluran berlangsung tertib. Penerima menjalani verifikasi identitas dan asal kelurahan sebelum menuju loket pembayaran. Bagi Zeni, salah satu penerima, proses tersebut berlangsung sederhana.
“Tadi begitu datang langsung verifikasi data, ditanya asal kelurahan, terus diarahkan ke loket. Habis itu langsung terima uang tunai satu juta rupiah. Prosesnya simpel dan sama sekali tidak mengantre,” ujar Zeni.
Kelancaran pencairan itu menyisakan pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa akurat data penerima bantuan sosial?
Pertanyaan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah Dinas Sosial Kota Kediri. Pemerintah kota mencoba menjawabnya melalui Perlin Sos Digital, sistem yang dirancang untuk mempercepat pengajuan sekaligus memperbaiki ketepatan pendataan bantuan sosial.
Kepala Dinsos Kota Kediri Imam Muttakin mengatakan warga kini dapat mengetahui hasil pengajuan lebih cepat. Mereka yang merasa memenuhi kriteria tetapi tidak masuk daftar penerima juga dapat mengajukan sanggahan pada hari yang sama.
Sebelumnya, menurut Imam, masyarakat dapat menunggu dua hingga tiga bulan untuk mengetahui kepastian status bantuan. “Sekarang, hasilnya bisa langsung diketahui saat pengajuan. Jika merasa layak namun tereliminasi, warga bisa langsung mengajukan sanggahan hari itu juga,” kata Imam.
Digitalisasi dapat mempercepat proses. Namun, aplikasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan paling mendasar dalam penyaluran bansos: akurasi data.
Imam mengakui masih ditemukan ketidaksesuaian di lapangan. Ada warga yang tergolong mampu tetapi masuk dalam data, sementara warga yang lebih membutuhkan justru terlewat.
Pemeringkatan desil ekonomi masih mengacu pada data BPS pusat yang dikelola Kementerian Sosial. Karena itu, verifikasi lapangan menjadi penting untuk menguji apakah data administratif masih sesuai dengan kondisi warga sebenarnya.
“Ada warga yang tergolong mampu justru terdata, sementara yang benar-benar membutuhkan malah terlewat,” ujar Imam.
Di titik inilah Perlin Sos Digital menghadapi tantangan yang lebih besar daripada sekadar mempercepat pengajuan. Teknologi dapat mempercepat proses. Tetapi kualitas bantuan tetap bergantung pada kualitas data yang dimasukkan ke dalam sistem.
Sejak diperluas pada Agustus 2026, Dinsos Kota Kediri membangun jaringan pendataan hingga tingkat lingkungan. ASN, pengurus RT/RW, dan warga setempat direkrut sebagai agen pendamping untuk membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi.
Hingga September, sekitar 7.000 usulan warga telah masuk melalui ratusan agen terdaftar. Dinsos menargetkan seluruh data penduduk Kota Kediri dapat diverifikasi secara valid.
Target tersebut menjadi penting karena mulai Januari 2027, seluruh program perlindungan sosial di Kota Kediri ditargetkan beralih penuh ke sistem digital dan disertai registrasi ulang. Dengan perubahan itu, persoalan bansos Kota Kediri tidak lagi sekadar soal seberapa cepat bantuan disalurkan, tetapi juga seberapa tepat bantuan diberikan.
Penyaluran BLT DBHCHT kepada 1.670 buruh pabrik rokok menunjukkan mekanisme pembayaran dapat berlangsung cepat dan tertib. Namun, ukuran keberhasilan sistem perlindungan sosial tidak berhenti pada kecepatan pencairan.
Pertanyaan yang lebih penting: apakah mereka yang menerima memang berhak, dan apakah mereka yang paling membutuhkan benar-benar tidak terlewat?
Perlin Sos Digital membawa janji baru: bantuan lebih cepat, transparan, dan akurat.Janji itu baru benar-benar teruji ketika sistem mampu mengoreksi data yang keliru, membuka ruang sanggahan bagi warga, dan memastikan bantuan tidak salah alamat. Sebab dalam urusan bansos, satu data yang keliru bisa berarti satu keluarga kehilangan hak. (ade/wan)