Surabaya, Pojokkiri.com – Lebih dari 20 orang yang mengatasnamakan warga menggelar aksi orasi di Monumen Tugu Pahlawan Kota Surabaya, Kamis (22/8/2024) pagi. Aksi ini dilakukan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menuntut keadilan dalam berbagai isu politik.
Aksi yang dimulai tepat pukul 09.00 WIB ini dihiasi dengan delapan atribut berupa kertas yang berisi tagar-tagar tuntutan, seperti “Lawan Politik Dinasti,” “Tolak RUU Pilkada,” dan “Cari Kerja Susah Kecuali Bapakmu Jokowi.”
Thantowy, dosen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yang menjadi pelopor aksi ini, menyatakan bahwa orasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, aksi ini adalah bentuk pencerdasan publik terkait situasi politik yang tengah dihadapi negara.
“Tujuan utama kami adalah pencerdasan publik, bahwa masyarakat harus tahu negara kita sedang dihadapkan posisi tidak menyenangkan, kita resah dengan apa yang terjadi pada elite politik,” ujar Thantowy.
Ia menambahkan bahwa Surabaya sebagai Kota Pahlawan harus berani melawan ketidakadilan, termasuk jika ketidakadilan itu dilakukan oleh pemerintah. Thantowy juga menyatakan bahwa aksi ini menolak ketidakadilan yang diperlihatkan oleh pemerintahan Jokowi dan penerusnya, Prabowo.
Dalam aksi ini, terdapat tiga tuntutan utama yang disuarakan:
1. Presiden dan DPR diminta menghentikan pembahasan Revisi UU Pilkada dan mematuhi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang diterbitkan pada 20 Agustus 2024.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk menindaklanjuti dua putusan MK tersebut.
3. Apabila Revisi UU Pilkada tetap dilanjutkan tanpa mematuhi putusan MK, masyarakat sipil diimbau untuk melakukan pembangkangan sipil guna melawan tirani dan autokrasi rezim Presiden Joko Widodo serta partai politik pendukungnya, dengan memboikot Pilkada 2024.
“Semua orang harus dapat akses ekonomi dan politik secara adil, dan itu tidak pernah terjadi di era pasca reformasi ini,” pungkas Thantowy.