Surabaya, Pojokkiri, com –
Keberadaan aset milik Pemprov Jawa Timur dipersoalkan oleh Pansus LKPJ gubernur DPRD Jawa Timur. Selama ini, jumlah aset yang dikelola pemprov masih belum jelas dan terkesan berantakan untuk kepastian jumlahnya.
”Kami ingin minta penjelasan dari pihak Pemprov tentang jumlah sebenarnya aset yang dimilikinya, termasuk titik lokasinya, jenis hingga berapa nilainya,” jelas anggota pansus LKPJ Gubernur DPRD Jawa Timur Sumardi, Senin (5/5/2025).
Politisi Golkar ini mengatakan, perlu ada data kongkret terkait jumlah aset tersebut sebagai upaya mencegah konflik ditengah masyarakat, “kita minta daftar aset-asetnya itu diserahkan kepada kita, supaya apa, kita tidak mau kalau itu tidak dikelola dan dijaga dengan baik, suatu saat ada konflik dengan masyarakat atau dengan lembaga lain, paling tidak harus menjadi atensi kita juga,” kata pria yang juga berprofesi pengacara ini.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sigit Panoentoen mengatakan, untuk pendataan aset sudah ada sitem yang mendata semua aset di Jawa Timur.
“Semua yang sudah didata juga sudah dilaporkan ke auditor BPK terkait aplikasi tersebut dan kami sudah menyampaikan semuanya ke Pansus LKPJ gubernur DPRD Jawa Timur. Semua sudah kami jelaskan semua di sana, “ujar mantan sekretaris Bappeda Jawa Timur ini.
Jumlah aset milik Pemprov Jatim pada tahun 2025 belum tersedia secara spesifik. Namun, pada tahun 2023, Pemprov Jatim memiliki aset senilai Rp 58,2 triliun dan menghasilkan PAD sebesar Rp 17 miliar.
Aset tersebut meliputi 4.667 bidang tanah, dengan 3.599 bidang telah bersertifikat dan 1.068 belum bersertifikat. Pemprov Jatim terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut untuk meningkatkan PAD.
Untuk informasi lebih detail mengenai jumlah aset pada tahun 2025, perlu menunggu laporan keuangan resmi dari Pemprov Jatim atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sekedar diketahui, rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim tahun anggaran 2024 menyoroti masalah aset yang dimiliki Pemprov Jawa Timur. (wan)