Lamongan, Pojok Kiri.com- Nelayan di Kabupaten Lamongan menghadapi persoalan serius yang mengancam mata pencaharian mereka. Banyak nelayan pemilik kapal berukuran di atas 20 Gross Ton (GT) terpaksa berhenti melaut karena proses perizinan yang rumit dan memakan waktu hingga berbulan-bulan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Lamongan, H. Sukri Sulatim, mengungkapkan keresahan tersebut dalam audiensi bersama 17 rukun nelayan se-Kabupaten Lamongan dengan Bupati Lamongan, Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA., M.Ek., di Pendopo Kabupaten Lamongan, Sabtu (16/8/2025).
Menurut Sukri, nelayan kini berada dalam posisi sulit. Mereka takut melaut karena berpotensi ditangkap petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) akibat tidak lengkapnya dokumen perizinan. Namun, jika tidak melaut, nelayan kehilangan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Proses pengurusan izin kapal di atas 20 GT tidak bisa sehari atau seminggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Nelayan jadi seperti buah simalakama, melaut takut ditangkap, tidak melaut tidak bisa memberi makan keluarga,” ujarnya.
Sukri menegaskan, bila kondisi ini terus dibiarkan, kesejahteraan ekonomi nelayan akan merosot dan dampaknya merembet pada sektor lain yang bergantung pada konsumsi nelayan, termasuk UMKM pesisir.
Menanggapi keluhan nelayan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyatakan tidak akan tinggal diam. Ia berkomitmen segera mengkomunikasikan persoalan perizinan kapal kepada Gubernur Jawa Timur, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, hingga Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami akan segera bersurat ke kementerian terkait, bahkan ke Presiden, agar proses perizinan kapal nelayan bisa lebih cepat. Dengan begitu, nelayan Lamongan dapat kembali melaut dengan tenang, produktif, serta mampu menghidupi keluarganya,” tegas Yuhronur.
Selain memperjuangkan percepatan perizinan, Bupati Yuhronur juga mendorong nelayan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, perlindungan sosial ini penting mengingat profesi nelayan memiliki risiko tinggi, mulai dari cuaca ekstrem hingga ancaman keselamatan di laut.
Audiensi tersebut menjadi momentum penting bagi nelayan Lamongan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Kini, ribuan nelayan berharap pemerintah pusat benar-benar merespons keluhan tersebut agar mereka dapat kembali melaut tanpa rasa was-was.
“Pemerintah akan terus berusaha hadir untuk membantu. Tetaplah menjadi nelayan yang baik, sabar, dan terus belajar,” pesan Yuhronur menutup pertemuan.
Dengan dukungan pemerintah daerah, nelayan Lamongan menantikan langkah nyata dari pemerintah pusat. Harapan mereka sederhana: bisa kembali melaut dengan tenang, menghasilkan tangkapan, dan menjaga roda ekonomi pesisir Lamongan tetap berputar.(lut)