Surabaya Pojokkiri.com – Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terus disuarakan anggota DPD/MPR RI, Lia Istifhama. Senator asal Jawa Timur yang akrab disapa Ning Lia ini menegaskan pentingnya sinergi nyata antara lembaga negara dan daerah dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik.
Pernyataan tersebut disampaikan usai kunjungannya ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur di Jalan Bandilan, Waru, Sidoarjo, pada 30 April 2026 lalu.
“Insya Allah akan ada sinergi nyata yang kami lakukan bersama, salah satunya melalui agenda kolaborasi pada awal Juni mendatang,” ujar Ning Lia, Sabtu (10/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Ning Lia berdiskusi secara interaktif bersama jajaran KI Jatim, di antaranya Ketua KI Jatim A. Nur Aminuddin, Wakil Ketua Yunus Mansur Yasin, serta Komisioner M. Sholahuddin dan Edi Purwanto.
Pada kesempatan itu, Ketua KI Jatim Nur Aminuddin memaparkan sejumlah capaian positif lembaganya, khususnya dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
“Sepanjang 2025, kami berhasil menyelesaikan sekitar 165 perkara sengketa informasi, meningkat dibandingkan 135 perkara pada 2024. Bahkan Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah permohonan sengketa informasi tertinggi secara nasional,” ungkapnya.
Tak hanya itu, capaian keterbukaan informasi publik di Jawa Timur juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, jumlah badan publik dengan predikat informatif meningkat signifikan dari 26 badan publik pada 2024 menjadi 47 badan publik pada 2025.
Evaluasi tersebut mencakup lebih dari 250 badan publik, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim, BUMD, lembaga vertikal, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, KI Jatim tetap konsisten menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Upaya penguatan juga terus dilakukan melalui inisiatif regulasi baru.
Komisioner KI Jatim, M. Sholahuddin, mengungkapkan pihaknya tengah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada DPRD Jawa Timur.
Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat implementasi transparansi di lingkungan pemerintahan sekaligus mengakomodasi kebijakan terbaru dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2026, khususnya terkait digitalisasi layanan informasi.
Menanggapi hal itu, Ning Lia menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah strategis tersebut.
“Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2026. Kedua, saya mendukung penuh seluruh kerja transparansi demi terwujudnya tata kelola badan publik yang akuntabel dan partisipatif. Kita melihat peran nyata KI Jatim sebagai jembatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebijakan publik,” tegasnya.
Menurut Ning Lia, keberadaan KI memiliki posisi sentral dalam menjaga harmonisasi di tengah dinamika implementasi kebijakan publik yang kerap memunculkan beragam respons masyarakat.
“Sengketa informasi dalam kebijakan publik adalah hal yang wajar di negara demokrasi. Karena itu, KI harus diakui sebagai salah satu ujung tombak dalam menjaga keseimbangan dan meredam gejolak publik,” imbuhnya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap profesionalitas layanan KI Jatim, Ning Lia juga meninjau langsung ruang sidang penyelesaian sengketa informasi.
Ia mengaku melihat secara langsung aktivitas persidangan yang berlangsung rutin setiap Senin hingga Kamis.
“Saya melihat sendiri berkas-berkas dan proses persidangan aktif yang berjalan. Jika dihitung dalam sebulan, tentu jumlahnya mencapai puluhan sidang. Ini menunjukkan KI Jatim bekerja nyata,” katanya.
Ning Lia menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Harapannya, sinergi antara lembaga negara dan pemerintah daerah semakin kuat, sehingga optimisme mewujudkan pemerintahan yang transparan di Jawa Timur terus tumbuh. Insya Allah sinergi dengan saya sebagai wakil rakyat Jawa Timur juga akan terealisasi pada Juni mendatang,” pungkasnya (sul).