Surabaya Pojokkiri.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah dugaan keracunan massal menimpa ratusan pelajar di Kota Surabaya, Minggu (11/5/2026).
Sebanyak kurang lebih 200 siswa dari 12 sekolah dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, pusing, hingga gangguan pencernaan usai mengonsumsi menu MBG yang dipasok oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya.
Mayoritas siswa mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Tembok Dukuh. Sementara beberapa lainnya sempat dirujuk ke rumah sakit untuk observasi lebih lanjut, meski kondisi sebagian besar korban dilaporkan ringan dan stabil.
Kasus ini dengan cepat memicu perhatian publik, terutama karena insiden serupa bukan kali pertama terjadi dalam pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah.
Merespons kejadian tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur langsung mengambil tindakan dengan menutup sementara operasional SPPG Tembok Dukuh.
Langkah ini dilakukan sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi para siswa.
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji juga sempat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi dapur penyedia MBG tersebut untuk memastikan standar kebersihan dan prosedur operasional.
Anggota DPD RI Komite III, Lia Istifhama, mengapresiasi keputusan cepat yang diambil BGN.
“Kita sama-sama mendapatkan informasi bahwa sampel makanan sedang diuji laboratorium. Namun tentunya sambil menunggu hasil pun, langkah tegas memang harus dilakukan. Dan yang dilakukan BGN dengan menutup SPPG itu secara sementara, sangat tepat,” ujar Lia Istifhama.
Meski mendukung langkah tegas BGN, Lia menilai penutupan dapur penyedia makanan hanya menjadi solusi jangka pendek atau kuratif.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih serius membangun sistem pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang.
“Dugaan keracunan akibat sajian menu MBG ini bukan peristiwa pertama. Ini sudah kesekian kali dan terjadi di berbagai daerah, bukan hanya Surabaya. Maka yang harus dipahami bersama adalah upaya preventif. Jika penutupan SPPG yang bermasalah, itu kan langkah kuratif,” tegasnya.
Lia menyoroti kompleksitas pengolahan makanan dalam skala besar, terutama ketika satu dapur ditargetkan memproduksi hingga 3.000 porsi per hari.
Menurutnya, target tersebut berpotensi menimbulkan risiko apabila tidak ditangani oleh penyedia yang memiliki pengalaman kuat di bidang katering massal.
“Memasak 3.000 porsi bukan perkara mudah. Jika penyedia makanan tidak memiliki latar belakang usaha kuliner atau catering ribuan porsi, maka potensi salah pengolahan maupun penyajian sangat mungkin terjadi,” jelas Lia.
Dalam kasus Surabaya, sejumlah siswa mengaku menemukan rasa pahit pada menu krengsengan yang mereka konsumsi.
Temuan tersebut, menurut Lia, seharusnya menjadi alarm penting terkait proses quality control sebelum makanan didistribusikan.
“Siswa mengaku bumbu krengsengan ada rasa pahit. Nah, apakah SPPG sebelum menyajikan sudah mencoba sampel makanan tersebut?” katanya.
Ia juga mempertanyakan pola produksi makanan dalam jumlah besar.
Apabila proses memasak dilakukan bertahap untuk memenuhi target 3.000 porsi, maka setiap batch produksi wajib melalui pengecekan kualitas terpisah.
“Jika proses pengolahan dilakukan lebih dari satu kali untuk mencapai 3.000 porsi, maka setiap hasil pengolahan sebelum disajikan tentu harus dicoba terlebih dahulu. Jangan sampai hanya batch pertama yang dicek, sementara berikutnya tidak,” tutur Lia.
Lia mengungkapkan bahwa persoalan target 3.000 porsi sebenarnya telah ia sampaikan sejak awal dalam Rapat Dengar Pendapat bersama BGN pada awal 2025.
Ia meminta agar target produksi tidak diterapkan secara kaku kepada seluruh penyedia MBG.
“Menurut hemat saya dan pernah saya sampaikan di awal kami Rapat Dengar Pendapat dengan BGN awal 2025 lalu, bahwa target 3.000 porsi mohon jangan saklek, jangan dipatenkan,” ujar Lia.
Menurutnya, tidak semua penyedia memiliki kemampuan teknis mengolah makanan skala jumbo setiap hari dengan standar higienitas tinggi dan waktu distribusi yang ketat.
“Skill pengolahan makanan porsi jumbo tidak semua orang bisa, apalagi jika dilakukan setiap hari dan berkejaran dengan waktu penyajian. Di sinilah risiko muncul jika oknum SPPG tidak memiliki skill khusus,” pungkasnya.
Kasus dugaan keracunan MBG di Surabaya menjadi alarm serius bagi pelaksanaan program makan gratis nasional.
Selain investigasi laboratorium, evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional dapur, kapasitas penyedia, sistem quality control, hingga pengawasan distribusi makanan dinilai mendesak dilakukan.
Dengan sasaran utama anak-anak sekolah dan kelompok rentan, aspek keamanan pangan dalam program MBG tidak bisa ditawar.
Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi nasional justru berisiko kehilangan kepercayaan publik apabila aspek higienitas dan manajemen distribusi tidak diperkuat secara menyeluruh (sul)