Pojokkiri.com, – SAMPANG – Kabut tebal menyelimuti proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sampang. Bukan tanpa alasan, proyek yang berada di bawah kendali Komando Distrik Militer (Kodim) 0828 ini dinilai publik jauh dari asas transparansi. Menanggapi mosi tidak percaya yang kian menguat, Media Center Sampang (MCS) mengambil sikap konfrontatif dengan mendesak klarifikasi terbuka.
Dalam rapat koordinasi darurat yang digelar Senin (11/05/2026) sore, pengurus MCS membedah sederet kejanggalan yang mengarah pada dugaan tata kelola anggaran yang ugal-ugalan. Ketua MCS, Fathor Rahman, S.Sos., secara blak-blakan menyoroti keterlibatan institusi TNI yang seharusnya menjadi teladan, namun justru terkesan tertutup dalam proyek ini.
Dalam rapat, Mamang panggilan akrab Fathor Rahman menyebutkan ada tiga poin krusial yang dianggap sebagai “dosa” transparansi dalam proyek KDMP di Kabupaten Sampang.
Pertama Indikasi Anggaran “Siluman”, RAB yang Terkunci Rapat dan Gedung Megah Namun “Mati Suri”.
Dijelaskan Mamang, MCS menemukan adanya disparitas tajam antara total anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik di lapangan. Perbedaan besaran dana antar titik pembangunan tanpa alasan logis memicu kecurigaan publik.
Dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) seolah menjadi barang terlarang bagi publik. Ketertutupan ini dinilai MCS sebagai celah lebar bagi potensi praktik korupsi, kolusi, hingga gratifikasi.
Meski dikoordinasikan langsung oleh jajaran Koramil, gedung-gedung KDMP yang telah rampung berdiri tak ubahnya “monumen kosong”. Proyek ini dianggap gagal secara fungsional karena belum beroperasi sebagaimana janji awalnya.
“Kami tidak butuh retorika. Masyarakat butuh transparansi nyata! Jangan sampai keterlibatan institusi dalam pembangunan ini justru dijadikan tameng untuk menghindari pengawasan publik,” tegas Mamang dengan nada tinggi.
Upaya MCS untuk menyeret persoalan ini ke meja audiensi terbentur tembok birokrasi. Melalui surat balasan nomor B/174/V/2026, Dandim 0828 Sampang, Letkol Inf. Dika Catur Yanuar Anwar, S.T., menyatakan belum bisa meladeni tuntutan klarifikasi tersebut.
Pihak Kodim berdalih sedang fokus mempersiapkan kunjungan Pangdam V/Brawijaya untuk meninjau Brigade Teritorial Pembangunan (BTP). Penundaan ini pun memicu spekulasi di kalangan aktivis mengenai keseriusan Kodim dalam mempertanggungjawabkan proyek tersebut kepada warga Sampang.
MCS menegaskan bahwa penundaan ini tidak akan menyurutkan langkah mereka. Hal ini di sampaikan Sekretaris MCS, Yevoe Dridaryanto, SE dimana juga memperingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI dipertaruhkan jika polemik KDMP ini terus dibiarkan tanpa jawaban yang jujur.
“Kami menghargai agenda internal TNI, tapi persoalan hak rakyat atas informasi tidak bisa terus-menerus dikalahkan oleh urusan seremonial. Transparansi KDMP adalah harga mati demi menjaga marwah institusi dan kepentingan masyarakat luas,” pungkas Yevie.
Kini publik menunggu, apakah usai kunjungan Pangdam nanti, Kodim 0828 berani buka-bukaan, atau justru polemik ini akan terus dibiarkan menguap tanpa pertanggungjawaban? (Man/F-R)