KEDIRI, pojokkiri.com – Persoalan sampah di wilayah Kediri kian mendesak. Setiap hari, Kabupaten Kediri menghasilkan sekitar 670 ton sampah, sedangkan Kota Kediri menyumbang 180 ton. Ironisnya, baru 15 persen yang berhasil diolah. Sebanyak 85 persen lainnya masih berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
Kondisi tersebut mendorong Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Khusnul Arif, S.Sos., yang akrab disapa Pak Pipin, menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Kediri, dan Pemerintah Kota Kediri untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis pesantren.
Upaya itu diwujudkan melalui bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan sampah di Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin, Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, DLH Kabupaten Kediri, DLHKP Kota Kediri, serta sejumlah praktisi lingkungan. Tiga pesantren menjadi sasaran program percontohan, yakni Maunah Sari Bandar, Hidayatus Sholihin, dan Darul Muta’alimin Sumbercangkring.
Pak Pipin menilai pola penanganan sampah selama ini tidak bisa terus bertumpu pada tempat pembuangan akhir. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi terus meningkatkan volume sampah, sementara ketersediaan lahan TPA semakin terbatas.
“Penduduk terus bertambah dan ekonomi tumbuh, tapi luas lahan TPA tetap segitu-segitu saja. Lahan kan tidak mungkin terus diperluas,” ujarnya.
Persoalan itu bukan hanya dihadapi Kediri. Jawa Timur menghadapi timbulan sampah sedikitnya 8 juta ton per tahun. Besarnya volume tersebut menuntut perubahan pola pengelolaan, dari sekadar mengangkut dan membuang menjadi memilah, mengolah, serta memanfaatkan sampah sejak dari sumbernya.
Menurut Pipin, penanganan harus dilakukan melalui dua pendekatan sekaligus. Pertama, mengurangi timbulan sampah dari hulu dengan membiasakan penggunaan kemasan yang mudah terurai dan tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, mengoptimalkan pengolahan agar sampah memiliki nilai ekonomi.
“Kita perlu bijak memakai kemasan yang mudah terurai dan disiplin tidak membuang sampah sembarangan. Tapi yang tak kalah penting, sampah harus punya nilai ekonomis, jadi wajib diolah dan dikelola,” katanya.
Dalam bimtek tersebut, peserta mendapatkan materi sekaligus praktik pengolahan sampah. Di antaranya penggunaan komposter, penerapan konsep zero waste, pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM), serta pemanfaatan maggot untuk mengurai sampah organik.
Pipin memastikan program tersebut tidak berhenti pada kegiatan pelatihan. Pihaknya telah mengusulkan bantuan sarana berupa kendaraan roda tiga untuk mendukung pengangkutan sampah di lingkungan pesantren.
Namun, bantuan itu tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh peserta. Pesantren harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis, termasuk memiliki jumlah santri yang memadai serta sistem pengelolaan sampah mandiri.
Program ini juga diarahkan untuk memperkuat gerakan lingkungan yang telah berjalan, seperti Program Kampung Iklim (Proklim), Desa Berseri, dan Eko Pesantren. Ketiga pesantren sasaran didorong mengikuti pengembangan Eko Pesantren secara bertahap, mulai tingkat Pratama hingga Mandiri.
Pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan siap mengawal pelaksanaan program bersama para praktisi lingkungan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan sampah.
Bagi Pipin, keterlibatan pesantren memiliki arti strategis. Dengan jumlah santri dan aktivitas keseharian yang besar, pesantren dinilai memiliki potensi menjadi pusat perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Semuanya punya satu tujuan yang sama, yakni menjaga ekosistem lingkungan tetap lestari,” pungkasnya.
Jika berhasil, tiga pesantren tersebut diharapkan menjadi model pengelolaan sampah mandiri yang dapat direplikasi ke pondok pesantren lain. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi krisis sampah dan pengurangan beban TPA di Kediri.(ade/wan)