Surabaya Pojokkiri.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mulai memunculkan dinamika baru dalam konstelasi politik nasional. Sejumlah nama tokoh mulai menjadi perhatian, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mendapat dukungan dari kalangan masyarakat sipil untuk dipertimbangkan sebagai calon pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut salah satunya disampaikan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru, yang secara terbuka mendorong agar Khofifah masuk dalam pertimbangan Presiden Prabowo untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Heru MAKI bahkan mendesak Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar turut memperhitungkan nama Khofifah dalam komunikasi politik terkait penjaringan calon Wakil Presiden. Menurutnya, pengalaman kepemimpinan Khofifah serta kedekatannya dengan berbagai elemen masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam menghadapi dinamika politik nasional.
Heru menilai Khofifah memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Terlebih, Khofifah saat ini menjalani periode kedua kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Timur.
Menurut Heru, pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan figur Wakil Presiden yang mampu mendukung kesinambungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain pengalaman pemerintahan, Heru menyoroti kedekatan Khofifah dengan lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Latar belakang tersebut dinilainya dapat menjadi modal komunikasi sosial dan politik dalam memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat.
Heru berpandangan bahwa Khofifah memiliki jaringan sosial yang luas, khususnya di lingkungan masyarakat Jawa Timur dan kalangan Nahdliyin. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan kontribusi terhadap upaya membangun stabilitas serta memperkuat komunikasi kebijakan pemerintah pusat.
Tidak hanya berbicara mengenai pengalaman politik, Heru MAKI turut menanggapi berbagai isu yang selama ini dikaitkan dengan nama Khofifah, termasuk polemik dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Heru menegaskan bahwa tuduhan atau opini yang berkembang di ruang publik tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana tanpa didukung pembuktian hukum.
“Lepas dari berbagai isu dan opini bahwa Ibunda Khofifah Indar Parawansa dianggap terlibat kasus korupsi dana hibah Jatim, dan apa pun isu-isu korupsi yang ditandemkan dengan Ibunda Khofifah Indar Parawansa, secara realita hukumnya, saya katakan dengan tegas dan jelas bahwa jauh panggang dari api. Catat itu,” tegas Heru MAKI dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Heru MAKI. Penilaian terhadap dugaan keterlibatan seseorang dalam perkara pidana tetap harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan proses hukum yang berlaku, dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Heru juga menyampaikan pandangannya bahwa Khofifah memiliki komitmen terhadap tata kelola pemerintahan dan semangat pemberantasan korupsi. Menurutnya, aspek integritas harus menjadi salah satu perhatian dalam proses pemilihan Wakil Presiden.
Lebih lanjut, Heru MAKI menilai posisi Jawa Timur sebagai salah satu wilayah penting dalam peta politik nasional patut menjadi perhatian Presiden Prabowo dalam mempertimbangkan calon Wakil Presiden.
Menurutnya, besarnya jumlah penduduk, keberagaman kelompok masyarakat, serta pengaruh organisasi sosial dan keagamaan menjadikan Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam dinamika politik Indonesia.
Heru berpendapat bahwa figur yang memiliki pengalaman memimpin Jawa Timur dapat menjadi salah satu alternatif dalam proses penjaringan calon Wakil Presiden.
Ia juga menyatakan akan terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk menyampaikan dukungannya terhadap Khofifah.
“Lewat jejaring sumber-sumber kuat yang dekat dengan penguasa, dari Jawa Timur, saya Heru MAKI terus melakukan upaya syiar untuk memperjuangkan Ibunda Khofifah Indar Parawansa sebagai Wakil Presiden pengganti Mas Gibran. Bismillah untuk semuanya,” pungkasnya.
Sementara itu, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka telah disampaikan secara langsung kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk menentukan langkah konstitusional berikutnya.
Dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden, Presiden Prabowo Subianto akan mengusulkan dua nama calon kepada MPR. Kedua kandidat selanjutnya menjalani proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum MPR memilih satu di antaranya.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Di tengah munculnya berbagai aspirasi mengenai calon pengganti Gibran, keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan tetap berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat pengumuman resmi bahwa Khofifah Indar Parawansa masuk dalam daftar calon Wakil Presiden yang akan diusulkan Presiden kepada MPR (sul)