Surabaya, Pojokkiri,com.-
Pemerataan terhadap dunia pendidikan khususnya untuk penempatan tenaga PPPK di masing-masing sekolah layak diberlakukan.
Dari serapan aspirasi di beberapa daerah, misalnya di Ponorogo, banyak ketimpangan dalam penerapan guru PPPK untuk sekolah swasta di kota reog tersebut.
Anggota komisi E DPRD Jawa Timur Suli Daim mengatakan, di Ponorogo banyak temuan yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait tenaga PPPK di masing-masing sekolah swasta.
“Ada kebijakan untuk sekolah swasta ini berakibat pada manajemen sekolah yang sudah tertata rapi, ada guru yang punya kualifikasi bagus di sekolah tersebut,” jelasnya Kamis (21/11/2024).
Tentunya, kata politisi PAN ini, tenaga pengajar di sekolah swasta, akan memilih menjadi tenaga PPPK daripada mengajar di sekolah swasta. “Sehingga, yang terjadi sekolah swasta kesulitan. Akhirnya belajar mulai nol lagi. Guru itu mesti guru baru, ” jelasnya.
Menurutnya, temuan tersebut di lapangan ternyata berpengaruh kepada penilaian masyarakat. “Berpengaruhnya berkaitan pada mutu sekolah akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan tenaga pengajarnya orang baru lagi,” terangnya.
Dulu, lanjut Suli Daim, para guru yang mengajar sudah punya kompetensi bagus dan manajemen sekolah berjalan dengan baik dan ketika adanya pengangkatan tenaga baru, maka kepercayaan publik kepada sekolah tersebut akan menjadi masalah.
Di Ponorogo, kata Suli Daim, kebijakan PPPK tersebut sangat bagus namun tetap dikembalikan pada sekolah di mana yang bersangkutan tersebut berasal.
“Hal itu akan sangat bagus apabila penugasan guru PPPK sebagian diarahkan ke sekolah-sekolah asalnya yang non-negeri atau swasta. Hal ini dilakukan agar sekolah swasta juga tetap bisa berjalan dengan baik dan mampu survive menjadi bagian dari pembangunan SDM. Mudah-mudahan ada kebijakan yang lebih baik agar sekolah-sekolah swasta juga bisa terus berjalan dengan baik untuk bisa membantu program pemerintah dalam menyiapkan dan menyediakan lembaga pendidikan yang berkualitas,” harapnya.
Formasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tidak saja menimbulkan gejolak di sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta terkait nasib guru honorer. Hal ini terjadi di Ponorogo.
Di kota reog tersebut, di sekolah negeri terjadi pemberhentian guru honorer secara sepihak karena masuknya guru PPPK, sedangkan guru honorer di sekolah swasta yang lolos seleksi PPPK harus ditempatkan di sekolah negeri sehingga sekolah swasta kewalahan mencari pengganti yang sepadan.(wan)