Jakarta Pojokkiri – Isu jaminan kesehatan masyarakat miskin kembali mengemuka dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Sosial di Senayan, Selasa (23/9/2025).
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama atau Ning Lia, tampil lantang memperjuangkan agar skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) bisa dialihkan pembiayaannya ke pemerintah pusat.
Menurut Ning Lia, langkah ini sangat penting demi mempercepat tercapainya Universal Health Coverage (UHC), khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal. Ia mencontohkan Kabupaten Magetan, yang baru mencapai cakupan 78 persen.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jangan sampai warga miskin yang sakit justru kehilangan akses layanan hanya karena kendala teknis. Pemerintah pusat harus hadir mengambil alih pembiayaan PBI daerah agar target UHC bisa tercapai,” tegas Ning Lia.
Tantangan Magetan dan Daerah Lain dalam Mengejar UHC
Di Magetan, terdapat 6.800 peserta PBID yang dinonaktifkan, sebagian besar adalah warga miskin dengan penyakit kronis maupun katastropik. Hal ini membuat layanan kesehatan mereka terganggu.
Ning Lia menekankan bahwa jika pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan PBI, daerah akan memiliki ruang fiskal untuk memperluas kepesertaan JKN. Kondisi ini dinilainya penting agar Magetan tidak tertinggal dari Ponorogo dan Ngawi yang sudah mencapai UHC 100 persen.
“Kalau PBID bisa ditanggung pusat, Magetan bisa menambah kepesertaan baru. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan karena keterbatasan anggaran daerah,” jelas Ning Lia, yang juga dikenal sebagai Wakil Rakyat Terpopuler dan Paling Disukai di Jawa Timur versi ARCI.
UHC sebagai Investasi Jangka Panjang
Lebih jauh, Ning Lia menekankan bahwa UHC bukan sekadar urusan teknis anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi bangsa dan daerah.
“UHC adalah fondasi. Kalau hak kesehatan masyarakat terjamin, mereka bisa lebih produktif dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Ning Lia, pada Rabu (24/09) putri ulama kharismatik KH Maskur Hasyim.
Pendidikan dan Rehabilitasi Sosial Juga Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, Ning Lia juga menyoroti Sekolah Rakyat (SR) yang masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik. Banyak guru harus mengajar jauh dari domisilinya, padahal mereka berperan bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga pengganti orang tua bagi siswa.
“Mencari guru untuk SR tidak mudah. Mayoritas siswa berasal dari keluarga miskin Desil 1 dan 2, serta tinggal di boarding school. Karena itu, penempatan guru yang lebih dekat dengan domisili sangat penting untuk menjaga kualitas pembelajaran,” jelas Ning Lia.
Selain pendidikan, Ning Lia menyinggung tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba yang mencapai lebih dari 2,3 juta orang, sementara fasilitas rehabilitasi Kemensos hanya berjumlah 30 sentra. Ia mempertanyakan strategi pemerintah dalam memperluas layanan rehabilitasi sosial.
Respons Pemerintah: Perkuat Perlindungan Sosial
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat kebijakan dan dukungan anggaran untuk program perlindungan sosial di tahun 2025.
Agus merinci alokasi anggaran Kemensos 2025, yakni Program Sembako Rp 43,86 triliun, YAPI Rp 705,6 triliun, PKH Rp 28,709 triliun, dan Program Permakanan Rp 1,48 triliun.
“Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPD RI untuk memastikan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran,” tegas Agus.
Ia juga menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat akan terus diperluas dengan kurikulum yang mencakup program persiapan, intrakurikuler, kokurikuler, hingga penguatan karakter berbasis asrama.
“Sekolah Rakyat berperan penting memutus rantai kemiskinan sejak dini. Kemensos berkomitmen bekerja sama dengan semua pihak untuk mendukung kebijakan Presiden RI dalam pengentasan kemiskinan,” jelasnya (sul)