Ketua DPRD Jatim : Kita Jangan Pesimistis…
Dewan Jatim Gelar Rapat Paripurna Peringati HUT Kemerdekaan RI ke-77
Surabaya, Pojok Kiri.-
Ketua DPRD Jatim Kusnadi SH kemarin membuka siding paripurna atau siding istimeea dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke-77 langsung dari Gedung Dewan Jatim di Jalan Idrapura. Sidang paripurna dihadiri pimpinan Dewan Jatim bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, dan Kajati Jatim. Sidang paripurna ini juga dihadiri sejumlah tokoh agama, serta diikuti secara daring atau zoom oleh anggota DPRD lainnya. Sidang paripurna juga dihadiri para veteran.
Agenda sidang paripurna adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden kenegaraan dari Presiden Jokowi. Dalam pidatonya Presiden RI Joko Widodo menyampaikan tantangan yang dihadapi saat ini sangat berat. Pasalnya, semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama. “Krisis kesehatan, pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi,” ujarnya.
Presiden Jokowi menjelaskan, belanja negara pada tahun depan, di RAPBN disediakan sebesar Rp 3.041,7 triliun. Meliputi belanja pemerintah pusat Rp 2.230 triliun serta alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp 811,7 triliun. “Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
Kemudian anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang, Jokowi berharap mampu memotong rantai kemiskinan. Lebih lanjut Kepala Negara menyebutkan, sebesar Rp 608,3 triliun dialokasikan untuk pendidikan. Hal ini untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Jokowi mengatakan, inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen. Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp106 triliun. “Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik, sebesar Rp 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.
Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp 364 triliun. “Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju,” tuturnya.
Sementara itu Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengaku sempat berpikiran bahwa APBN akan jebol. Hal ini karena betapa beratnya APBN menyangga subsidi minyak yang sudah sampai Rp 502 triliun. “Belum lagi untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Selain itu tadi disampaikan oleh Pak Presiden, artinya ya memang itu hal yang kita hadapi. Tapi jangan membuat kita pesimis, ada hal-hal positif lain yang sebenarnya kemudian itu bisa apa namanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang tidak ada sekarang,” jelasnya.
Kusnadi mengatakan untuk Jawa Timur pihaknya juga kerap mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Menurutnya seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa ada 300 juta lebih sekarang ini masyarakat yang sudah mengalami kelaparan akut. “Masyarakat mengeluhkan tentang adanya peningkatan-peningkatan harga. Tetapi pada umumnya yang kondisi masyarakat kita masih tetap stabil ,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah optimis inflasi tidak akan terjadi di Jawa Timur. Menurutnya agar hal itu bisa terwujud harus menarik investor untuk bisa hadir di Jawa Timur dengan memperhatikan beberapa variabel yang harus dipenuhi adalah izin.
“Menurutnya investor pasti mau kalau perizinan mudah. Kemudian yang harus diperhatikan adalah infrastruktur, keamanan dan lokasinya harus berdekatan dengan sumber daya alam. Ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Artinya Pemprov Jatim kita dorong untuk hilirisasi industri,” pungkasnya. (*/adv)