Surabaya Pojokkiri.com – Dorongan publik agar Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Khusus Pengembangan Madura semakin kuat dan menggema. Langkah ini dinilai sebagai solusi paling realistis dan strategis untuk memangkas kesenjangan pembangunan yang telah lama membelenggu pulau karismatik ini.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama yang akrab disapa Ning Lia menjadi salah satu tokoh yang vokal menyuarakan kebutuhan mendesak ini. Menurutnya, kesenjangan pembangunan antara Madura dengan kawasan lain di Jawa Timur sudah terlalu lama terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah lembaga khusus yang memiliki kekuatan koordinasi langsung di bawah Presiden.
“Sudah saatnya Madura memiliki badan yang fokus mengelola pembangunan lintas sektor. Masalahnya kompleks dan butuh koordinasi langsung di bawah Presiden,” ujar Ning Lia, Senin (6/10/2025), dengan nada penuh harapan.
Ning Lia menyoroti kondisi riil di lapangan, khususnya rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di empat kabupaten di Madura: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Kesenjangan ini semakin nyata terasa pada sektor-sektor fundamental.
“Infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, air bersih, dan listrik belum merata. Karena itu, badan khusus dibutuhkan untuk menutup kesenjangan wilayah,” tegasnya, menjelaskan betapa pentingnya lembaga ini sebagai akselerator pemerataan.
Madura, lanjut Ning Lia, sesungguhnya menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari sektor garam, perikanan, migas, hingga wisata bahari. Namun, sebagian besar potensi tersebut belum tergarap secara optimal.
“Banyak investor ragu karena terbatasnya infrastruktur dan tumpang tindih regulasi daerah,” ujarnya, menggarisbawahi tantangan utama dalam menarik investasi.
Dengan adanya Badan Khusus, pemerintah dapat membuka ruang investasi yang lebih cepat, terkoordinasi, dan membangun kawasan ekonomi strategis, terutama di area sekitar Jembatan Suramadu.
Ning Lia juga menyampaikan perhatiannya terhadap pola kerja kementerian yang selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi di Madura. Padahal, keempat kabupaten di Madura memiliki keterkaitan sosial dan ekonomi yang sangat kuat.
“Lembaga di bawah Presiden bisa menyatukan arah dan memastikan anggaran nasional tepat sasaran,” jelasnya.
Selain infrastruktur, potensi maritim Madura pun memerlukan sentuhan teknologi modern. “Diperlukan industrialisasi perikanan dan sistem logistik laut yang efisien agar nelayan tidak terus bergantung pada harga musiman,” ujar Ning Lia.
Tak hanya itu, ribuan pesantren yang tersebar di Madura juga disebutnya dapat menjadi kekuatan ekonomi baru. “Pesantren bisa menjadi motor ekonomi jika diberdayakan melalui pelatihan digital, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan santri,” tambahnya.
Jembatan Suramadu, yang seharusnya menjadi katalis, diakui belum memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Madura. “Badan khusus dapat memastikan Suramadu menjadi pusat pertumbuhan baru, dengan kawasan industri, logistik, dan pariwisata,” paparnya.
Potensi energi di Madura, seperti gas alam dan energi terbarukan (angin serta surya), juga menjadi fokus. “Lembaga ini bisa mengatur sinergi eksplorasi energi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Pada akhirnya, pembentukan badan khusus ini merupakan wujud keadilan sosial bagi masyarakat Madura yang telah lama menantikan perhatian penuh dari pemerintah pusat.
“Tanpa badan khusus, arah pembangunan Madura akan berubah-ubah setiap kali ganti pejabat atau menteri. Keppres dari Presiden Prabowo akan menjadi jaminan keberlanjutan program,” tegas Ning Lia, menekankan pentingnya payung hukum yang kuat.
Gagasan ini mendapat dukungan luas, sejalan dengan pandangan sejumlah tokoh dan legislator asal Dapil Madura, termasuk Anggota DPR RI Willy Aditya dan Syafiuddin. Dukungan juga datang dari berbagai elemen lokal, seperti KH. Mohammad Nasih Aschal (Anggota DPRD Jatim), Ahmad Juhairi (Anggota DPRD Sumenep), serta Surokhim (Wakil Rektor Universitas Trunojoyo Madura).
Mereka sepakat bahwa Badan Khusus Pengembangan Madura merupakan langkah yang strategis dan realistis untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta memperkuat visi keadilan sosial di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (sul).