Surabaya Pojokkiri.com – Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, kembali menegaskan pentingnya revitalisasi pendidikan ideologi kebangsaan. Pesan ini ia sampaikan saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Surabaya, Jumat (12/9/2022).
Dalam forum tersebut, Ning Lia tidak hanya menyoroti pentingnya Pancasila dalam konteks nasional, tetapi juga mengaitkan dengan fenomena politik global. Ia mencontohkan gelombang demonstrasi besar di Nepal yang berujung pada krisis politik serius hingga jatuhnya sejumlah pemimpin negara.
“Ketika fondasi ideologi tidak kokoh, stabilitas negara menjadi sangat rapuh. Apa yang terjadi di Nepal menunjukkan betapa pentingnya komitmen kebangsaan yang terinternalisasi di kalangan elit politik,” ujar Ning Lia.
Krisis Nepal, Cermin Penting bagi Indonesia
Ribuan warga Nepal turun ke jalan pada Selasa (9/9), menuntut pertanggungjawaban para pemimpin yang dianggap gagal menjaga konsistensi arah politik dan kepentingan rakyat. Aksi massa tersebut memicu kerusuhan, perusakan fasilitas publik, hingga tekanan politik yang memaksa Presiden Ram Chandra Poudel dan Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri.
Bahkan, Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel sempat menjadi korban tindakan represif dari demonstran. Bagi Ning Lia, tragedi politik tersebut harus menjadi bahan refleksi bagi bangsa Indonesia agar tidak terjebak dalam kerentanan yang sama.
Penataran P4, Filter Moral bagi Caleg
Sebagai langkah konkret, Ning Lia mendorong agar sistem Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) kembali dihidupkan, terutama sebagai syarat bagi calon anggota legislatif (caleg).
“Jika caleg sejak awal dibekali penataran P4, maka mereka tidak hanya memahami, tetapi juga menghayati Pancasila dalam setiap keputusan politik. Dengan begitu, loyalitas terhadap bangsa dan negara bisa teruji sejak dini,” tegas Ning Lia.
Menurutnya, ada tiga tujuan utama dari penataran P4, yaitu: Menjamin pemahaman komprehensif terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.
Mencegah infiltrasi ideologi asing seperti komunisme, radikalisme, maupun paham transnasional.
Membentuk loyalitas politik berbasis Pancasila dan UUD 1945 sehingga kebijakan selalu berpihak pada kepentingan nasional.
Jejak Historis dan Relevansi Penataran P4
Secara historis, penataran P4 pernah dijalankan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 (BP7) dengan dasar hukum Tap MPR No. II/MPR/1978. Sertifikat kelulusan kala itu bahkan menjadi syarat administratif bagi mereka yang hendak menduduki jabatan publik.
Meski aturan tersebut kini tidak berlaku, Ning Lia menilai spirit penataran P4 masih relevan untuk dikontekstualisasikan dalam politik kontemporer.
“Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya piawai dalam politik praktis, tetapi juga berkarakter ideologis. Penataran P4 bagi caleg akan menjadi filter strategis untuk memastikan mereka benar-benar berkomitmen pada Pancasila,” tegas senator yang juga dikenal sebagai Senator Cantik itu.
Empat Pilar MPR, Bukan Sekadar Slogan
Lebih jauh, Ning Lia mengingatkan bahwa Empat Pilar MPR RI – Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika – tidak boleh direduksi menjadi sekadar jargon politik. Pilar-pilar tersebut harus diimplementasikan secara nyata dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam proses rekrutmen calon pemimpin.
“Pemimpin adalah teladan. Karena itu, caleg wajib melewati proses penataran P4 agar tidak hanya memahami ideologi bangsa secara tekstual, tetapi juga mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan bernegara,” pungkas Ning Lia (sul)