Pojokkiri.com, – SAMPANG – Visi Kapolres Sampang, AKBP Hartono, untuk mempererat hubungan dengan insan pers melalui program “Piramida” (Ngopi Bareng Kapolres dan Media) tampak hanya menjadi macan kertas di tingkat bawah. Lebih dari sebulan sejak instruksi dikeluarkan pada awal Februari 2026, mayoritas Kapolsek di jajaran Polres Sampang terkesan membangkang dan mengabaikan perintah AKBP Hartono..
Ironisnya, lemahnya pengawasan instruksi ini terkonfirmasi dari pernyataan pihak internal Polres sendiri. Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo, saat dikonfirmasi memberikan jawaban yang mengejutkan publik pers. Bukannya memberikan data evaluasi, ia justru mengaku tidak tahu-menahu mengenai pelaksanaan instruksi Kapolres di tingkat kecamatan.
“Saya tidak tahu Piramida di jajaran Kapolsek terlaksana atau tidak, dan ada berapa Kapolsek yang menggelar dan yang belum mas. Yang pasti sudah instruksi langsung dari Bapak Kapolres kepada seluruh Kapolsek,” ujar AKP Eko Puji Waluyo dengan nada yang cenderung defensif.
Sikap “buang badan” ini memicu pertanyaan besar: Sejauh mana fungsi pengawasan internal Polres Sampang terhadap instruksi pimpinan? Jika bagian Humas saja buta terhadap realisasi program kemitraan media, maka sinergi yang digembar-gemborkan selama ini patut dipertanyakan validitasnya.
Hasil penelusuran di lapangan mengungkap fakta miris. Dari 14 kecamatan, mayoritas Kapolsek menunjukkan resistensi terhadap transparansi dan komunikasi publik.
Dari 14 Polsek Kecamatan, diduga hanya 2 Polsek Kecamatan yang menggelar Piramida, dan 12 Polsek Kecamatan lainnya diduga mengabaikan instruksi Kapolres Sampang AKBP Hartono, antaranya Zona Selatan & Kota: Polsek Sampang, Camplong, Pengarengan, Sreseh, dan Torjun.
Sementara zona tengah & utara, Polsek Ketapang, Sokobanah, Tambelangan, Kedundung, Robatal, Karang Penang, dan Omben.
Fenomena “kompak bungkam” ini mengindikasikan adanya gap komunikasi yang lebar antara kebijakan di pucuk pimpinan Mapolres dengan implementasi di tingkat Polsek.
Penasehat PWI Sampang, Fathor Rahman yang akrab disapa Mamang, menilai ketidakseriusan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat kemitraan. Ia menyoroti rekam jejak AKBP Hartono yang sejak menjabat pada 14 Januari 2025, tercatat baru dua kali menggelar agenda Piramida.
“Seharusnya ini program rutin sesuai arahan Kapolri, bukan agenda situasional. Jangan sampai pers hanya dirangkul saat kepolisian merasa butuh atau saat ada isu yang perlu diredam,” tegas Mamang.
Selain masalah frekuensi, Mamang juga menyentil dugaan strategi “tebang pilih” dalam mengundang organisasi media. Praktik eksklusivitas ini dinilai mencederai marwah pers dan berpotensi memecah belah solidaritas wartawan di Sampang.
“Wartawan harus menjaga idealisme. Jangan mau hanya dijadikan alat kepentingan atau pemanis seremoni. Pers akan kuat bila bersatu dalam fungsi kontrol sosial, bukan yang terkooptasi oleh kepentingan instansi penegak hukum,” pungkas mantan Ketua PWI Sampang dua periode tersebut.(Man/F-R)