SAMPANG_ Pojokkiri.com – Alih-alih menjadi jembatan sinergi, agenda “Piramida” (Ngopi Bareng Kapolres dan Media) yang digelar Polres Sampang pada Rabu malam (05/02/2026) justru berubah menjadi panggung sandiwara birokrasi. Acara yang diklaim sebagai bentuk harmonisasi ini kini berantakan setelah muncul tudingan strategi “tebang pilih” yang memicu mosi tidak percaya dari elemen pers lokal.
Kapolres Tuding Humas, Alibi “Lupa” yang Menggelikan
Menghadapi serangan kritik bertubi-tubi dari Media Center Sampang (MCS), Kapolres Sampang AKBP Hartono mendadak pasang badan dengan cara yang unik: menuding jajaran Humas sebagai biang kerok kegaduhan. Seolah enggan terseret dalam pusaran maladminstrasi, Hartono secara terbuka menyebut tidak terundangnya sejumlah organisasi pers adalah murni dosa teknis bawahannya.
“Itu kelalaian Kasi Humas. Saya sudah instruksikan undang semua, termasuk MCS. Kami minta maaf atas kelalaian tersebut,” cetus Hartono, seolah menegaskan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pimpinan dengan eksekusi di lapangan.
Bak mengamini “tudingan” sang atasan, Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo, melontarkan pengakuan yang justru dinilai merendahkan standar profesionalisme kepolisian. Di tengah klaim kehadiran 140 jurnalis, Eko berdalih bahwa absennya MCS dari daftar undangan hanyalah perkara sepele.
“Untuk MCS, kami mengakui tidak mengundang karena lupa, dan sepengetahuannya Ketua MCS bagian dari PWI Sampang” ujar Eko singkat sebuah diksi yang dianggap naif untuk institusi yang seharusnya bekerja dengan basis data intelijen dan administrasi yang presisi.
Kemitraan “Butuh Saja”, Pers Diingatkan Jaga Marwah
Ketua MCS sekaligus tokoh pers senior, Fathor Rahman, S.Sos (Mamang), tidak tinggal diam melihat pola kemitraan yang dianggapnya pragmatis ini. Baginya, alasan “lupa” dan lempar tanggung jawab di tubuh Polres Sampang adalah sinyal buruk bagi demokrasi di Madura.
“Jangan biarkan pers hanya jadi ‘pemadam kebakaran’ saat korps bhayangkara terdesak isu miring. Wartawan harus punya taji, jangan mau hanya jadi pelengkap seremoni yang dikemas dengan kopi murah namun mengubur fungsi kontrol sosial,” tegas Mamang dengan nada tinggi.
Catatan merah juga tertuju pada rekam jejak AKBP Hartono yang dianggap irit berkomunikasi dengan pers. Sejak menjabat pada Januari 2025, program Piramida tercatat baru digelar dua kali. Jarangnya frekuensi ini memperkuat spekulasi bahwa media hanya dirangkul sebagai “perisai” publikasi di saat-saat genting atau demi pemenuhan laporan formalitas ke pimpinan tingkat atas (Polda).
Indikasi “Belah Bambu” di Tubuh Pers
Langkah eksklusif Polres Sampang mengundang pihak-pihak tertentu dan mengabaikan pihak lain (termasuk MCS yang resmi tercatat di Diskominfo) dicurigai sebagai strategi “belah bambu”. Upaya memilah-milah “kawan bicara” yang dinilai aman berpotensi menciptakan gesekan antar-organisasi pers di Sampang.
Jika alibi “lupa” menjadi standar baru dalam pelayanan informasi publik di Polres Sampang, maka profesionalisme Humas di bawah kepemimpinan AKBP Hartono kini berada di titik nadir. Publik kini menunggu, apakah permintaan maaf ini tulus, atau sekadar retorika untuk meredam kemarahan kuli tinta yang mulai gerah dengan perlakuan diskriminatif.(Man/F-R)